Luhut kembali bicara soal ketidaksetujuannya terhadap operasi tangkap tangan koruptor. Ia menolak bila Indonesia menjadi negara yang terkenal karena banyaknya OTT.
occurred systemmencontohkan salah satu perubahan sistem yang sudah dilakukan adalah sistem digitalisasi pelabuhan. Misalnya saja transaksi pengiriman barang saat ini sudah tidak ada lagi yang tunai namun dibuat secara digital dan transparan. Sistem macam ini, menurut Luhut dapat meminimalisasi aksi korupsi.
"Jadi kita harus meminimalkan praktik korupsi karena terblok oleh sistem yang kita bangun," sebut Luhut.kembali menegaskan lebih baik memperbaiki sistem untuk meminimalisir kesalahan daripada mencari kesalahan orang, dalam hal ini melakukan OTT. "Kita harus berpikir jangan cari salah-salah orang terus tapi bangun sistem supaya orang tak banyak bangun kesalahan," pungkas Luhut.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Firli Bahuri Minta Penyidik Tetap Lakukan OTT, KPK Lawan Luhut?Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta jajarannya untuk tidak ragu dalam melakukan tindakan tegas terkait penegakan hukum.
Weiterlesen »
Luhut Binsar Panjaitan Keberatan, Ketua KPK Tegaskan OTT Koruptor Jalan TerusKPK telah melakukan 120 penyidikan sepanjang 2022 atau meningkat 12 kasus dibandingkan tahun sebelumnya.
Weiterlesen »
Luhut Menyindir soal OTT, Firli Bahuri: KPK Tidak Tunduk kepada Siapa pun!Luhut Binsar Pandjaitan sempat menyinggung soal OTT, Ketua KPK Firli Bahuri bilang tidak terpengaruh pada kekuasaan mana pun dan tak tunduk kepada siapa pun.
Weiterlesen »
Disinggung Luhut, OTT KPK Justru Naik Hampir 2 Kali Lipat Tahun IniJumlah operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun ini naik hampir 2 kali lipat.
Weiterlesen »
Balas Pernyataan Luhut, Firli Bahuri Ingatkan Jajaran Tak Ragu Lakukan OTT: KPK Tak Tunduk Pada SiapapunMenurut Firli, jajarannya harus bertugas atau pun bekerja sesuai dengan peraturan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK
Weiterlesen »