Tak ada dasar hukum MA maupun TNI menempatkan Anggota TNI untuk pengamanan gedung.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia mengkritik pedas penempatan prajurit TNI di gedung Mahkamah Agung . PBHI menilai penempatan itu membuat MA dan TNI melanggar hukum.
Baca Juga Apalagi TNI adalah alat negara untuk mempertahankan, melindungi dan menjaga keutuhan negara dari ancaman militer atau bersenjata. Lalu berdasarkan UU No 3/2002 tentang Pertahanan dan UU No. 34/2004 tentang TNI. UU 34/2004 memang memandatkan tugas TNI mencakup Operasi Militer untuk Perang dan Operasi Militer selain perang .
PBHI juga mensinyalir penempatan prajurit TNI di MA berkaitan dengan peristiwa OTT oleh KPK terhadap Hakim Agung dan Pegawai MA. Sebab momentum kedua peristiwa itu cenderung berdekatan."Sebagai pemeriksa perkara tindak pidana korupsi, MA tahu persis bahwa nyaris tidak ada kasus korupsi di TNI yang berani diusut tuntas oleh KPK selain korupsi helikopter, itu pun dengan koordinasi langsung Panglima TNI," ucap Julius.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Anggota TNI AD ditemukan meninggal di KotarajaBREAKINGNEWS Serda NVW yang bertugas di Koramil 1715-01/Oksibil, ditemukan meninggal dunia di Jayapura. Orang tua korban menyebut korban tak pulang sejak Minggu (13/11).
Weiterlesen »
Soal Pergantian Panglima TNI Andika Perkasa, Ini Kata Anggota Komisi I DPRAnggota Komisi I DPR mengingatkan kepada Presiden Jokowi bahwa masa jabatan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa tinggal sekitar satu bulan lagi.
Weiterlesen »
Demokrat-PKS Dinilai Akan Bertahan di Koalisi Perubahan meski AHY dan Aher Tak Jadi Cawapres“Bagi Demokrat dan PKS, berada dalam koalisi ini merupakan kesempatan terbesar untuk nanti masuk dalam pemerintahan,' kata Bawono.
Weiterlesen »
Aturan Upah Minimum 2023 Dinilai Tak Bisa Jamin Daya Beli Buruh, Berikut SimulasinyaTimboel mengkritik Permenker yang hanya mengatur kenaikan upah minimum 2023. Sedangkan untuk tahun berikutnya, penghitungannya akan kembali ke PP 36.
Weiterlesen »
DPR Minta Presiden Jokowi Tak Mepet Kirim Nama Calon Panglima TNI Pengganti Jenderal Andika PerkasaKomisi I DPR mendesak Presiden Joko Widodo segera mengirimkan nama calon panglima TNI pengganti Jenderal TNI Andika Perkasa.
Weiterlesen »
Meski Sudah Dicecar Gibran-Kaesang, Keluarga Jokowi Tak Akan Laporkan Kharisma Jati?Walau publik geram dengan Kharisma Jati, namun polisi tak bisa proses selama Iriana tak buat aduan.
Weiterlesen »