Pemerintah pertimbangkan payung hukum Pemilu 2024.
- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, pemerintah sedang mempertimbangkan penyusunan payung hukum terkait Pemilu 2024 karena adanya pemekaran di Papua.
"Itu saja yang pokok, yang lain-lain biasanya muncul sendiri pada saat yang pokok sudah disepakati," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini. Hal ini mengingat dalam Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 belum mengatur pelaksanaan Pemilu di tiga provinsi baru di Papua dan Ibu Kota Negara Nusantara.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Mahfud MD Sebut Pemerintah Sedang Pertimbangkan Payung Hukum Soal Pemilu di 3 DOB Papua - Tribunnews.comMahfud MD mengatakan saat ini pemerintah sedang mempertimbangkan payung hukum terkait pelaksanaan Pemilu di tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.
Weiterlesen »
Anggota DPR sarankan Presiden keluarkan Perppu terkait Pemilu 2024Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyarankan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait ...
Weiterlesen »
Kader Murni PPP Harus Bantu Dongkrak Elektabilitas di Pemilu 2024Menuju 2024, PPP dilanda riak internal tuntutan mundur dari segelintir kader terhadap Suharso Monoarfa.
Weiterlesen »
Sekjen Partai Bulan Bintang Minta Kader Memenangkan PBB di Pemilu 2024Sekjen Partai Bulan Bintang minta semua kader Partai Bulan Bintang bersama-sama membesarkan dan memenangkan PBB di bawah komando Ketum Yusril Ihza Mahendra
Weiterlesen »
Klaim 100 Persen Kepengurusan Tingkat Provinsi, Partai Mahasiswa akan Daftar Peserta Pemilu 2024Partai Mahasiswa sedang menyiapkan diri untuk mendaftar sebagai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, dan mengklaim telah memiliki pengurusan di 34 provinsi.
Weiterlesen »