RKUHP masih memicu kontroversi. Meskipun demikian, Menko Polhukam Mahfud Md menyebut bahwa RKUHP segera disahkan menjadi UU akhir tahun ini.
Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana segera disahkan menjadi Undang-undang akhir tahun ini. Hal tersebut diungkapkan Menko Polhukam Mahfud Md saat berada di Surabaya.
"RKUHP yang sudah dibahas selama 59 tahun dan sudah hampir final, bahkan dikatakan sudah final," jelas Mahfud kepada wartawan di Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya, Rabu ."Insyaallah akhir tahun ini RKUHP bisa disahkan menjadi UU oleh DPR bersama Pemerintah," Mahfud melanjutkan. Mahfud menyebut, di dalam RKUHP tersebut sudah mengakomodasi banyak hal. Mulai kepentingan, paham, aliran, situasi, budaya, dan lain sebagainya."Berbagai hal tersebut dirajut menjadi satu, namanya visi bersama di Indonesia," kata Mahfud.
Sebelumnya, RKUHP itu disusun guna menyesuaikan perkembangan zaman. Perundangan hukum pidana yang digunakan saat ini dirasa sudah sangat kuno karena merupakan peninggalan era kolonial Belanda. Perancangan RKUHP ini didukung oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk para guru besar di bidang hukum. Adanya KUHP akan menjadi rujukan hukum pidana di Indonesia.