Biaya tinggi menjadi salah satu alasan jabatan kades diperpanjang.
REPUBLIKA.CO.ID, Usulan masa jabatan kepala desa diperpanjang hingga 9 tahun masih menuai kontroversi. Ada yang sepakat, tapi banyak juga yang bertanya-nya.
Kades yang terpilih satu periode tersebut mengaku senang jika masa jabatannya bakal ditambah."Kalau saya pribadi ya sembilan tahun seneng, wong ngirit biaya. Kalau misalnya saya mau jago lagi harus tarung lagi, kan biayanya tinggi," ungkapnya. Selain itu, faktor konflik dampak dari pilkades di masyarakat juga menjadi pertimbangan tersendiri. Menurutnya, hal tersebut sangat berpengaruh pada perkembangan desa."Ya itu sangat menghambat terhadap pembangunan desa. Jadi mampu menghindari konflik horizontal antar tetangga antar saudara menghindarinya itu sangat sulit," katanya.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Biaya Haji RI Vs Malaysia, Lebih Mahal Mana?Simak informasi biaya haji 2023 terbaru meliputi biaya haji di Indonesia dan biaya haji Malaysia.
Weiterlesen »
Usul Biaya Haji 2023 Sebesar Rp 69 Juta, Bandingkan Besaran Biaya Haji 5 Tahun TerakhirSimak besaran biaya haji jemaah Indonesia dalam lima tahun terakhir.
Weiterlesen »
Akademisi: Jabatan Kades Jadi Sembilan Tahun Berpotensi Suburkan KKN |Republika OnlineKepala desa jabat enam tahun saja banyak muncul KKN, apalagi jadi sembilan tahun.
Weiterlesen »
Ramai Tuntutan Masa Jabatan Kades Jadi 9 Tahun, Ini Aturan ResminyaKepala desa (kades) menuntut masa jabatan menjadi sembilan tahun.
Weiterlesen »
Alasan Perpanjangan Masa Jabatan Kades Jadi 9 Tahun Dinilai Sangat LucuPolitikus PPP Musa Weliansyah menilai alasan perpanjangan masa jabatan kades (kepala desa) menjadi 9 tahun melalui revisi UU Desa dinilai sangat lucu.
Weiterlesen »
Budiman Sudjatmiko Sebut Jokowi Setuju Masa Jabatan Kades Jadi 9 TahunPolitisi PDI Perjuanhan Budiman Sudjatmiko memenuhi panggilan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara Jakarta untuk membahas persoalan desa.
Weiterlesen »