Mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto sebut Perppu Ciptaker menantang putusan MK.
REPUBLIKA.CO.ID, Mantan Pimpinan KPK Sebut Penerbitan Perppu Ciptaker Bentuk /State Captured Corruption/Baca Juga JAKARTA--Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto menyebut penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai salah satu bentuk state captured corruption.
"Penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2022 menantang Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 untuk tidak menyebutnya 'mengorupsi' hingga dapat disebut sebagai state captured corruption," ujar Bambang dalam keterangannya, Senin . "Penerbitan Perppu juga dapat dikualifikasi sebagai suatu sikap dan perilaku yang bersifat melecehkan, menyepelekan dan mendekonstruksi marwah dan kehormatan Mahkamah Konstitusi," kata dosen Pascasarjana Universitas Djuanda tersebut.
Karena itu, Bambang menyebut, justifikasi kekosongan hukum sebagai dasar pembuatan Perppu sebagai tindakan kesewenang-wenangan. Selain itu, ketidakpastian geopolitik tidak dapat dijadikan dasar kegentingan memaksa dan mengugurkan status inkonstitusional UU Ciptaker.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Pakar HTN: Jokowi Tidak taat aturan dengan Menerbitkan Perppu CiptakerPakar HTN: Jokowi Tidak taat aturan dengan Menerbitkan Perppu Ciptaker. DPR tidak mungkin akan membatalkan Perppu Ciptaker yang telah diteken Jokowi. Ia menegaskan, pemerintah dan DPR sama-sama berkepentingan untuk mengesahkan UU Ciptaker.
Weiterlesen »
Kritik Perppu Ciptaker, PSHK: Dokumennya Saja Belum Bisa DiaksesPSHK Indonesia mengkritik pemerintah yang menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Weiterlesen »
Kontras: Penerbitan Perppu Ciptaker Bentuk Pembangkangan atas Putusan MKKontras: Penerbitan Perppu Ciptaker Bentuk Pembangkangan atas Putusan MK. Fatia mengatakan Perppu UU Cipta Kerja yang dikeluarkan oleh pemerintah menihilkan peran MK sebagai bagian dari kekuasaan yudikatif dan perannya sebagai penjaga konstitusi.
Weiterlesen »
Soal Perppu Ciptaker, Anggota DPD Minta Presiden Laksanakan Putusan MK - JawaPos.comAnggota DPD RI Abdul Rachman Thaha menilai Perppu Ciptaker menunjukkan tanda-tanda otoritarianisme mengabaikan prinsip kehati-hatian dan pelibatan rakyat
Weiterlesen »
Perppu Ciptaker bakal digugat serikat buruh ke MK karena mayoritas pasal 'merugikan pekerja' - BBC News IndonesiaSejumlah organisasi serikat buruh bakal menggugat Perppu Ciptaker ke MK lantaran sejumlah pasal dinilai masih merugikan posisi pekerja, mulai dari aturan soal upah minimum kabupaten/kota, pekerja alih daya, pekerja kontrak, hingga pesangon.
Weiterlesen »
Berikut Ketentuan Hak Libur Pekerja dalam Perppu Ciptaker...Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menetapkan waktu libur pekerja hanya sehari dalam sepekan
Weiterlesen »