Masukan publik jadi pertimbangan penyempurnaan aturan pelaksana UU IKN. Semua aturan pelaksana itu ditargetkan bisa diundangkan paling lambat 15 April 2022. Polhuk AdadiKompas iqbalbasyari
Suasana penyatuan tanah dan air dari semua provinsi di Indonesia ke dalam sebuah gentong di Titik Nol Kilometer Ibu Kota Negara Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin .
JAKARTA, KOMPAS — Semua masukan publik terhadap aturan pelaksanaan Undang-Undang Ibu Kota Negara akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan enam rancangan peraturan pemerintah dan empat rancangan peraturan presiden. Semua aturan pelaksana itu ditargetkan bisa diundangkan paling lambat 15 April 2022.
Ketua Kelompok Kerja Hukum dan Kelembagaan Pemindahan Ibu Kota Negara pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Diani Sadiawati mengatakan, semua masukan dan pertanyaan dari hasil konsultasi publik sudah disampaikan kepada tim pemerintah. Kementerian terkait akan mencermati dan menanggapi seluruh penanya dan jawaban akan disampaikan ke surat elektronik masing-masing penanya.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Denda Besar bagi Big Tech yang Langgar UU Pasar DigitalPerusahaan Big Tech telah melobi keras terhadap aturan baru. Perusahaan itu telah membela diri dengan menuduh bahwa undang-undang baru secara tidak adil menargetkan perusahaan AS.
Weiterlesen »
Taati UU HPP, 1 April 2022 PGN Terbitkan Tagihan dengan PPN 11 PersenPemberlakukan UU HPP dengan PPN 11 Persen mengakibatkan komoditas gas bumi menjadi jenis Barang Kena Pajak yang akan dikenakan PPN.
Weiterlesen »
UU Baru UE Bikin Big Tech Bersaing dengan Pemain KecilEtos tersebut merupakan inti dari salah satu proposal yang paling menarik untuk memastikan interoperabilitas antaraplikasi perpesanan.
Weiterlesen »
PKS Soal Booster Jadi Syarat Mudik Lebaran 2022: Aturan Aneh dan Kurang RelevanPKS meminta aturan kewajiban booster saat mudik dievaluasi. Sebab, aturan itu dinilai akan berpotensi menimbulkan kegaduhan publik.
Weiterlesen »
Respon Masyarakat Terkait Urun Dana Pembangunan untuk IKN yang Bersumber dari Rakyat - tvOneKepala Otorita IKN, Bambang Susantono menyampaikan sumber dana alternatif untuk pembangunan proyek IKN bisa dilakukan dengan cara urun dana. - tvOne
Weiterlesen »
IKN Nusantara Bakal Seluas Jabodetabek, Jokowi Tegaskan Bukan Proyek MercusuarDirektur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa IKN dirancang memiliki tiga zona, yakni kawasan inti pusat pemerintahan, kawasan IKN, serta kawasan pengembangan.
Weiterlesen »