Koalisi menilai seharusnya reformasi TNI berjalan dua arah. Bukan hanya TNI yang berkomitmen melakukan reformasi TNI. Tetapi pejabat pemerintahan ikut juga.
JawaPos.com – Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute Ikhsan Yosarie mengatakan, agenda Penempatkan Prajurit TNI pada Jabatan Sipil melalui Revisi UU TNI Ancaman Demokrasi dan Kemunduruan Reformasi TNI.
Baca juga:Al Araf Tolak Keras Prajurit TNI Aktif Dalam Jabatan SipilLuhut mengusulkan bahwa dalam revisi revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang akan dibahas di DPR agar mengatur TNI aktif dapat menduduki jabatan sipil. Menurutnya, undang-undang saat ini membatasi peran tentara di kementerian, seperti jabatan-jabatan di Kemenko Marves tidak bisa diisi oleh tentara.
Baca juga:Luhut Usul TNI Aktif Bisa Masuk Pemerintahan, Jokowi: Belum MendesakMenurutnya, jika agenda itu terus dilakukan pemerintah, maka hal itu menunjukan ketiadaan komitmen dan kegagalan Pemerintah dalam melanjutkan amanat reformasi yang telah berhasil menghapuskan doktrin dwifungsi ABRI, serta merupakan bentuk kemunduran dari agenda reformasi TNI. Pasal 47 UU TNI telah mengatur dengan jelas ketentuan-ketentuan perihal penempatan TNI aktif pada jabatan sipil.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Wakil Ketua Fraksi PKS Tolak Wacana Dwi Fungsi TNI |Republika OnlineWakil Ketua Fraksi PKS Sukamta menolak wacana adanya dwi fungsi TNI kembali.
Weiterlesen »
Usulan TNI Aktif Jabat di Kementerian Dinilai Bentuk Kemunduran DemokrasiDirektur Eksekutif Centra Initiative Muhammad Hafiz menilai menempatkan TNI aktif dalam jabatan sipil merupakan bentuk kemunduran demokrasi dan akan melemahkan...
Weiterlesen »
3 Hal Terkait Usulan Menko Luhut TNI Aktif Masuk Pemerintahan3 Hal Terkait Usulan Menko Luhut TNI Aktif Masuk Pemerintahan: Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menginginkan para perwira TNI aktif masuk pemerintahan dan ditugaskan di kementerian/lembaga atas persetujuan presiden.
Weiterlesen »
Koalisi Masyararakat Sipil Tolak Kembalinya Dwi Fungsi ABRI |Republika OnlinePejabat pemerintahan maupun DPR semestinya menjaga reformasi TNI.
Weiterlesen »
Syarief Hasan soal Usul TNI Tugas di Kementerian: Khianati ReformasiSyarief menilai wacana ini bertentangan dengan Reformasi TNI.
Weiterlesen »