Majelis panel hakim konstitusi akan menggelar rapat permusyawaratan hakim soal uji materi pasal di UU Pemilu yang melarang presiden dan wakil presiden dua periode untuk mengajukan diri sebagai capres-cawapres. Polhuk AdadiKompas
Spanduk yang dibawa massa mahasiswa saat berunjuk rasa di depan Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin . Mereka antara lain menuntut agar wakil rakyat tidak mengubah konstitusi, khususnya terkait masa jabatan presiden, menyerukan penolakan penundaan pemilu, dan mengeluhkan mahalnya harga minyak goreng serta kebutuhan pokok lainnya.
JAKARTA, KOMPAS — Mahkamah Konstitusi diminta membatalkan pasal di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur larangan presiden dan wakil presiden dua periode untuk mengajukan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Setelah dua sidang pemeriksaan pendahuluan dilakukan, MK akan menggelar rapat permusyawaratan hakim untuk menentukan apakah perkara yang diajukan oleh Partai Berkarya tersebut dilanjutkan atau tidak.
Ketua majelis panel, Guntur Hamzah, dalam sidang kedua dengan agenda perbaikan permohonan di Gedung Mahkamah Konstitusi , Senin , mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan informasi dan data terkait perbaikan permohonan yang dilakukan. ”Selanjutnya, kita para Yang Mulia akan mengadakan RPH dan hasil RPH itu akan disampaikan kepada pemohon, kepada kuasa, melalui kepaniteraan,” tutur Guntur.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Prabowo: Gerindra Dukung Sistem Pemilu Proporsional TerbukaPartai Gerindra menyatakan bahwa akan mendukung sistem pemilihan umum (pemilu) proporsional terbuka pada Pemilu 2024 mendatang.
Weiterlesen »
Tolak Pemilu Proporsional Tertutup, PKB Minta KPU Laksanakan Pemilu Sesuai Agenda'Bahkan, telah kita tetapkan anggaran. Semua harus berjalan sesuai dengan agenda nasional kita,' ujar pria yang akrab disapa Cak Imin itu.
Weiterlesen »
Pengamat: Pemilu 2024 Paling Tepat Terapkan Sistem Pemilu Proporsional TertutupPengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Mada Sukmajati, berpendapat Pemilu 2024 paling tepat menerapkan sistem pemilu proporsional tertutup.
Weiterlesen »
Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemilu Proporsional TertutupIni dia kelebihan dan kekurangan sistem pemilu proporsional tertutup yang harus diketahui menjelang Pemilu 2024 mendatang.
Weiterlesen »
AHY: Pertahankan Suara Rakyat, Demokrat Tolak Keras Sistem Pemilu TertutupSebagai Partai peserta Pemilu, Partai Demokrat sejak awal menolak dengan tegas wacana sistem Pemilu Tertutup Proporsional.
Weiterlesen »
Duduk Perkara Uji Materiil UU Pemilu di MK Terkait Wacana Sistem Pemilu Proporsional TertutupWacana sistem pemilu Proporsional Tertutup disorot publik setelah adanya permohonan uji materiil UU Pemilu terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi.
Weiterlesen »