MK menolak permohonan uji materi aturan ganja medis di UU Narkotika yang diajukan sejumlah ibu pasien gangguan fungsi otak (cerebral palsy) serta LSM.
Jakarta, Beritasatu.com - Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi mengenai aturan ganja medis di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika . Uji materi itu diajukan sejumlah ibu dari pasien gangguan fungsi otak serta lembaga swadaya masyarakat.
“Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Hakim Konstitusi Anwar Usman ketika membacakan amar putusan Perkara 106/PUU-XVIII/2020 yang disiarkan secara daring di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu .Pada sidang putusan tersebut, Hakim MK, Suhartoyo menyatakan dalil permohonan para pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas ketentuan penjelasan Pasal 6 ayat huruf a dan Pasal 8 ayat UU Narkotika tidak beralasan menurut hukum.
Selain itu, Suhartyo mengingatkan penyalahgunaan narkotika golongan I yang secara tidak sah diancam dengan sanksi ancaman pidana penjara sangat berat disebabkan karena negara benar-benar ingin melindungi keselamatan bangsa dan negara dari penyalahgunaan narkoba khususnya narkotika golongan I.
Pasal 6 ayat huruf a UU Narkotika berbunyi, “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”. Sementara Pasal 8 ayat UU Narkotika berbunyi, “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”.TAG: UU Narkotika Ganja Ganja Medis MK MK Tolak Ganja Medis
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Ingin Jadi Surga Tambang Kripto, Negara Ini Siapkan UU KhususParaguay justru menyiapkan regulasi supaya bisa menjadi surga bagi para pencari keping kripto.
Weiterlesen »
Mahasiwa Unila Palsukan Tanda Tangan Gugatan UU IKNGunakan tanda tangan palsu, Mahkamah Konstitusi tolak permohonan Judicial Review UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang diajukan FH Unila.
Weiterlesen »
DPRP Papua Barat menetapkan 21 draf hukum turunan UU OtsusDewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat menetapkan 21 Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) turunan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang ...
Weiterlesen »
Protes UU Pajak, Demonstran Hungaria Blokir JembatanPara demonstran antipemerintah di Hungaria memblokir salah satu jalan raya utama ibu kota selama lalu lintas jam sibuk pagi hari, Senin (18/7). Aksi ini merupakan yang terbaru dari serangkaian protes yang berlangsung selama hampir sepekan menentang perubahan undang-undang pajak baru-baru ini....
Weiterlesen »
DPRP Papua Barat Tetapkan 21 Draf Hukum Turunan UU OtsusPenjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengapresiasi pimpinan anggota legislatif Papua Barat atas penyusunan 21 draf hukum tersebut.
Weiterlesen »