MK menolak gugatan UU perkawinan yang diajukan E. Ramos Petege, seorang pemuda asal Kampung Gabaikunu, Mapia Tengah, Papua. Apa alasannya?
Tangkapan layar Ketua MK Prof Anwar Usman saat membacakan amar putusan perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 di Jakarta, Selasa, . .
Dalam pokok permohonannya yang dibacakan ulang Hakim Arief Hidayat, pemohon menyampaikan sejumlah dalil yang menyatakan inkonstitusionalitas Pasal 2 Ayat dan Ayat serta Pasal 8 huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut pemohon, banyak institusi agama yang tidak bersedia melangsungkan perkawinan beda agama termasuk adanya penolakan pencatatan oleh petugas catatan sipil.
Terakhir, pemohon menilai Pasal 8 huruf f menimbulkan ambiguitas, kabur, ketidakjelasan hukum dalam konteks perkawinan beda agama sebagai suatu peristiwa hukum yang diperbolehkan atau dilarang dalam hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Ia menjelaskan dalam konteks perkawinan yang menjadi pokok persoalan perkara, terdapat perbedaan konstruksi jaminan perlindungan antara Universal Declaration of Human Rights dan UUD 1945. Pasal 16 Ayat UDHR menyebutkan secara eksplisit
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Dari Undang-undang Jadi PerppuMeski mengurangi satu undang-undang dari daftar “omnibus law” muatan isi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 relatif sama dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU 11/2020 hanya berganti baju menjadi Perppu. kajiandata AdadiKompas
Weiterlesen »
WNI Pengibar Bendera China di Indonesia Bisa Disanksi? Ini Kata Pakar |Republika OnlinePengibaran bendara China di Indonesia bisa dianggap melanggar undang-undang
Weiterlesen »
Awas, RUU Kesehatan Berpotensi Mengancam Indepensi BPJSRancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang dibuat dengan mengacu Omnibus Law terus menuai kritik.
Weiterlesen »
Kemenaker Ungkap Alasan Penetapan RUU PPRT Perlu DipercepatKemenaker menegaskan pentingnya percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sebagai undang-undang (UU).
Weiterlesen »
RUU Pengawasan Obat dan Makanan dan Kemandirian BPOM |Republika OnlineKemandirian BPOM bisa terbentuk bila memiliki undang-undang sendiri
Weiterlesen »
Puskapa UI Ungkap 4 Faktor yang Mendorong Perkawinan AnakMenteri Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (MenPPPA) I Gusti Ayu Bintang Puspayoga mengatakan bahwa Indonesia darurat perkawinan anak.
Weiterlesen »