MPR menegaskan perlunya kajian terkait demokrasi Indonesia saat ini.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Permusyawaratan Rakyat menilai perlunya kajian dan evaluasi terkait demokrasi yang diterapkan saat ini. Salah satunya dalam pilkada, baik untuk bupati, wali kota, hingga gubernur.
Baca Juga "Tapi Pak SBY pulang dari luar negeri kan mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014, dari Perppu itu lahirlah tetap pemilu langsung, pilkada langsung. Lahirlah Undang Undang Nomor 10 tahun 2016," ujar Yandri di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin .Menurutnya, pemilihan kepada daerah oleh DPR dan DPRD perlu dikaji kembali. Pasalnya, ada sistem demokrasi saat ini yang membuat biaya politik menjadi tinggi dan berdampak pada lahirnya tindakan korupsi.
MPR sendiri menggelar pertemuan dengan Dewan Pertimbangan Presiden . Usai pertemuan tersebut, Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengaku saat ini perlu adanya kajian terkait demokrasi Indonesia sekarang. Ia menyoroti adanya kaitan antara demokrasi dengan korupsi yang marak terjadi saat ini. Selorohnya, lima periode Komisi Pemberantasan Korupsi juga tak bisa mengatasinya jika evaluasi tak dilakukan.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Watimpres Temui Pimpinan MPR, Samakan Persepsi soal Kebangsaan | merdeka.comSalah satu persoalan bangsa, yaitu sistem demokrasi di Indonesia pasca-reformasi.
Weiterlesen »
Waket MPR Tegaskan Pendidikan Harus Bersih dari DiskriminasiWakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyatakan pemerintah dan masyarakat bersinergi menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari segala bentuk diskriminasi.
Weiterlesen »
Banjir di Aceh Meluas, TNI Kirim Logistik ke Daerah Terisolir |Republika OnlineTNI AL Lanal Lhokseumawe bersama Kopasgat 469 TNI AU menyalurkan bantuan logistik.
Weiterlesen »