Ombudsman Tunggu Presiden Jatuhkan Sanksi ke KPK dan BKN

Deutschland Nachrichten Nachrichten

Ombudsman Tunggu Presiden Jatuhkan Sanksi ke KPK dan BKN
Deutschland Neuesten Nachrichten,Deutschland Schlagzeilen
  • 📰 hariankompas
  • ⏱ Reading Time:
  • 40 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 19%
  • Publisher: 70%

Lebih dari 6 bulan setelah Ombudsman RI memberikan rekomendasi tentang alih status pegawai KPK jadi ASN, pihak-pihak terkait belum melaksanakan rekomendasi tersebut. Ombudsman menunggu langkah Presiden Joko Widodo. Polhuk AdadiKompas

Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi KPK Sujanarko didampingi Ketua Ombudsman RI M Najih saat jumpa pers seusai melaporkan dugaan malaadministrasi oleh pimpinan KPK dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan ke Ombudsman RI di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu .

JAKARTA, KOMPAS — Lebih dari enam bulan setelah Ombudsman RI memberikan rekomendasi tentang alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi aparatur sipil negara, pihak-pihak terkait belum melaksanakan rekomendasi tersebut. Ombudsman menunggu langkah Presiden Joko Widodo dalam memberikan sanksi administrasi kepada Pimpinan KPK dan Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai usulan ORI.

Surat perihal laporan mengenai tidak dilaksanakannya rekomendasi Ombudsman RI dan usulan pengenaan sanksi administrasi kepada Ketua DPR dan Presiden ditandatangani oleh Ketua ORI Mokhammad Najih, 29 Maret 2022. Dalam surat itu disebutkan, rekomendasi ORI tertanggal 15 September 2021 belum dilaksanakan oleh Ketua dan atau Pimpinan KPK serta Kepala Badan Kepegawaian Negara .

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

hariankompas /  🏆 8. in İD

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Pembantaian Ratusan Warga Bucha, Ukraina Tuntut Negara Anggota G7 Jatuhkan Sanksi Baru ke Rusia - Pikiran-Rakyat.comPembantaian Ratusan Warga Bucha, Ukraina Tuntut Negara Anggota G7 Jatuhkan Sanksi Baru ke Rusia - Pikiran-Rakyat.comDmytro Kuleba kemudian meminta Pengadilan Kriminal Internasional untuk mengunjungi Bucha dan kota-kota lain di sekitar Kyiv.
Weiterlesen »

Pemkot Surabaya Hapus Denda PBB Peringati HUT Ke-729Pemkot Surabaya Hapus Denda PBB Peringati HUT Ke-729Pemkot Surabaya berlakukan penghapusan sanksi administratif denda pajak bumi dan bangunan (PBB) mulai 1 April-30 Juni dalam rangka HUT ke-729 Kota Surabaya
Weiterlesen »

Erdogan Ungkap Sesuatu ke Vladimir Putin Usai Berhasil Evakuasi Warga Turki dari Ukraina - Pikiran-Rakyat.comErdogan Ungkap Sesuatu ke Vladimir Putin Usai Berhasil Evakuasi Warga Turki dari Ukraina - Pikiran-Rakyat.comPresiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengungkap sesuatu ke Presiden Rusia Vladimir Putin usai warganya berhasil dievaskuasi.
Weiterlesen »

Penjelasan PM Lee Soal Sikap Tegas Singapura terhadap Invasi Rusia ke UkrainaPenjelasan PM Lee Soal Sikap Tegas Singapura terhadap Invasi Rusia ke UkrainaSingapura pada Februari lalu telah menjatuhkan sanksi keuangan dan kontrol ekspor pada Rusia.
Weiterlesen »

Inggris Mulai Rasakan Serangan 'Perang Total' ke Rusia, Siap-Siap Krisis Pasokan Gas - Pikiran-Rakyat.comInggris Mulai Rasakan Serangan 'Perang Total' ke Rusia, Siap-Siap Krisis Pasokan Gas - Pikiran-Rakyat.comInggris memberlakukan sanksi pada Gazprombank dan sekarang tidak mampu membayar gas Rusia dengan mata uang rubel.
Weiterlesen »

SMRC: Ide Penundaan Pemilu & Presiden 3 Periode Memperlemah Penilaian Publik Atas Kinerja PresidenSMRC: Ide Penundaan Pemilu & Presiden 3 Periode Memperlemah Penilaian Publik Atas Kinerja PresidenSMRC: Ide Penundaan Pemilu dan Presiden 3 Periode Memperlemah Penilaian Publik Atas Kinerja Presiden
Weiterlesen »



Render Time: 2025-04-03 20:43:34