OTT KPK di MA, Pakar Hukum Pidana: Pimpinan Harus Menyatakan Ketidakbecusannya Mengurus MA

Deutschland Nachrichten Nachrichten

OTT KPK di MA, Pakar Hukum Pidana: Pimpinan Harus Menyatakan Ketidakbecusannya Mengurus MA
Deutschland Neuesten Nachrichten,Deutschland Schlagzeilen
  • 📰 KompasTV
  • ⏱ Reading Time:
  • 33 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 17%
  • Publisher: 63%

Pakar Hukum Pidana, Asep Iwan Iriawan meminta Ketua Mahkamah Agung (MA) untuk menyatakan diri atas ketidakbecusannya mengurus MA, menyusul kabar OTT KPK.

Asep juga berpendapat bahwa Komisi Yudisial harus ikut bertanggung jawab apabila ada hakim agung yang terlibat karena KY yang mengusulkan nama-nama hakim agung.

Apabila pejabat struktural MA yang terlibat, dia mengusulkan agar ikatan primordial dan emosional di MA harus dihentikan. OTT KPK di Mahkamah Agung ini dinilai Asep sebagai sesuatu yang memalukan. Sebab, Mahkamah Agung merupakan peradilan tertinggi. “Kalau sekarang benar terjadi di lingkungan gedung Mahkamah Agung, pejabatnya, siapa pun, entah itu hakim agung, entah itu pejabat struktural, atau pegawai Mahkamah Agung, ini sangat memalukan, memuakkan, mengerikan sekali.”Menurutnya kejadian ini menandakan bahwa kasus korupsi di lingkungan gedung Mahkamah Agung tidak selesai. Pasalnya, kasus korupsi di Mahkamah Agung bukan sekali ini terjadi.

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

KompasTV /  🏆 22. in İD

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Apakah Pelaku Perintangan Penyidikan Pembunuhan Brigadir J Bisa Bebas dari Hukum Pidana?Apakah Pelaku Perintangan Penyidikan Pembunuhan Brigadir J Bisa Bebas dari Hukum Pidana?Kejagung terus berharap berkas kasus pembunuhan Yosua baik kasus pembunuhan berencana maupun perintangan penyidikan atau “obstruction of justice” yang...
Weiterlesen »

KPK Masih Kumpulkan Bukti Terkait OTT di Lingkungan MA |Republika OnlineKPK Masih Kumpulkan Bukti Terkait OTT di Lingkungan MA |Republika OnlineFirli sebut bukti dibutuhkan untuk menetapkan status hukum.
Weiterlesen »

Gerindra Tempuh Jalur Hukum Terkait Baliho yang Dinilai Jegal Prabowo 'Nyapres'Gerindra Tempuh Jalur Hukum Terkait Baliho yang Dinilai Jegal Prabowo 'Nyapres'“Kami tidak mau berspekulasi di ranah publik, kami memilih untuk melakukan jalur hukum,” katanya.
Weiterlesen »

Zelensky Minta PBB Hukum RusiaZelensky Minta PBB Hukum RusiaMengenakan kaos militer hijau, yang menjadi ciri khasnya sejak Rusia melancarkan invasi ke Ukraina, Zelensky, mengatakan bahwa Rusia telah melanggar nilai-nilai PBB.
Weiterlesen »



Render Time: 2025-03-07 04:14:41