Kemeterian Keuangan menyiapkan aturan transisi seiring berakhirnya aturan pemungutan pajak penerangan jalan (PPJ).
Bisnis.com, BOGOR — Kementerian Keuangan atau Kemenkeu sedang menyiapkan aturan transisi mengenai pemungutan pajak penerangan jalan. Aturan ini dibutuhkan setelah sebelumnya Mahkamah Konstitusi memutuskan penarikan pajak itu hanya bisa berlaku hingga 12 Desember 2021.
Penyusunan RPP PBJT-TL berjalan karena MK memutuskan bahwa pemungutan PPJ berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya dapat berjalan hingga 12 Desember 2021. Pemerintah harus membuat ketentuan pemungutan PJJ sejak 13 Desember 2021 hingga saat ini.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Jaksa KPK Tuntut 2 Penyuap Pejabat Pajak Masing-masing 3 dan 4 Tahun Penjara - Tribunnews.comJaksa KPK menuntut Aulia Imran Maghribi dan Ryan Ahmad Ronas dengan 3 tahun dan 4 tahun penjara terkait suap pejabat pajak.
Weiterlesen »
Wong Kartasura Bayar Pajak Pakai Sampah, Gimana Caranya?Masyarakat Dukuh Cucukan, RT 002/004, Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura, menggunakan bank sampah untuk pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) dalam program sampah beres lunas bayar pajak (Sambelbajak).
Weiterlesen »
Utang Pajak Rp3,4 Miliar Dilunasi, KPP Madya Surakarta Kembalikan Jaminan SitaKPP Madya Surakarta menyerahkan jaminan sita wajib pajak setelah melunasi utang pajak senilai Rp3,4 miliar.
Weiterlesen »
Penerimaan Pajak Melebihi Target, Capai Rp868,3 Triliun di Semester I-2022 | merdeka.comMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan penerimaan pajak pada semester I-2022 mencapai Rp 868,3 triliun. Capaian ini telah melebihi setelah dari target atau sekitar 58,5 persen.
Weiterlesen »
Ekonomi Membaik, Penerimaan Pajak Capai Rp 868 Triliun di Semester I 2022Ekonomi Membaik, Penerimaan Pajak Capai Rp 868 Triliun di Semester I 2022: Kenaikan penerimaan pajak tahun ini tidak terlepas dari adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang berakhir pada Juni lalu.
Weiterlesen »
Hingga Juni 2022, Pemerintah Kumpulkan Pajak Fintech Rp73,08 Miliar | merdeka.comMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan pajak dari perusahaan fintech telah terkumpul Rp73,08 miliar hingga akhir Juni 2022. PPh atas bunga pinjaman yang disalurkan fintech dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang mulai berlaku pada 1 Mei 2022.
Weiterlesen »