Pakar Hukum Tata Negara NIlai Kasus Pelanggaran HAM Mentok di Kejaksaan, Alasannya Kurang Bukti

Deutschland Nachrichten Nachrichten

Pakar Hukum Tata Negara NIlai Kasus Pelanggaran HAM Mentok di Kejaksaan, Alasannya Kurang Bukti
Deutschland Neuesten Nachrichten,Deutschland Schlagzeilen
  • 📰 KompasTV
  • ⏱ Reading Time:
  • 27 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 14%
  • Publisher: 63%

Langkah pemerintah untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM di masa lalu dipengadilan masih disangsikan.

Bivitri juga mengingatkan dalam rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat tidak ada rekonsiliasi. Sebab pengungkapan kebenaran belum terjadi.

Senada dengan Bivitri, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhammad Isnur menilai kejaksaan bisa melakukan langkah penyelidikan untuk menguatkan bukti yang sudah ada.Pemerintah Akui 12 Pelanggaran HAM Berat, SETARA Sesalkan Tidak Ada Pengungkapan Kebenaran Isnur menambahkan dalam catatannya seringkali pendekatan pemerintah dalam pengungkapan kasus pelanggaran HAM masa lalu dilakukan dengan pola-pola pemberian kerahiman atau islah. Hal ini agar korban atau keluarga korban tidak melanjutkan tuntutan.

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

KompasTV /  🏆 22. in İD

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Perbedaan Tuntutan Hukum PC dan RE Disorot, Pakar Hukum: Ada Pertimbangan Gender - Pikiran-Rakyat.comPerbedaan Tuntutan Hukum PC dan RE Disorot, Pakar Hukum: Ada Pertimbangan Gender - Pikiran-Rakyat.comPerbedaan Tuntutan Hukum PC dan RE Disorot, Pakar Hukum: Ada Pertimbangan Gender: Pakar hukum Unsoed Purwokerto angkat bicara soal polemik tuntutan hukuman pada Bharada E, simak selengkapnya.
Weiterlesen »

Pakar Hukum Pidana Sesalkan Konflik LPSK dan Kejaksaan soal Tuntutan untuk EliezerPakar Hukum Pidana Sesalkan Konflik LPSK dan Kejaksaan soal Tuntutan untuk EliezerPakar hukum pidana Firman Wijaya menyesalkan konflik yang terjadi antara Kejaksaan dan LPSK soal tuntutan 12 tahun penjara terhadap Richard Eliezer.
Weiterlesen »

Pakar Hukum: Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Untungkan Pimpinan Parpol dan Rugikan RakyatPakar Hukum: Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Untungkan Pimpinan Parpol dan Rugikan RakyatSistem pemilu proporsional tertutup hanya akan menguntungkan pimpinan partai politik.
Weiterlesen »

Pakar Hukum: Semestinya Putri Candrawathi Dituntut Hukuman MatiPakar Hukum: Semestinya Putri Candrawathi Dituntut Hukuman MatiTUNTUTAN yang dibacakan JPU terhadap para terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua diliputi sejumlah kejanggalan.
Weiterlesen »

Kritisi Kesimpulan Jaksa soal Perselingkuhan PC dan Yosua, Pakar Hukum Pidana: Penuh AtraksiKritisi Kesimpulan Jaksa soal Perselingkuhan PC dan Yosua, Pakar Hukum Pidana: Penuh AtraksiKompas TV sudah bersama dengan Aan Eko Widiarto selaku Ahli Hukum Universitas Brawijaya, dan Edi Hasibuan selaku Direktur Eksekutif LEMKAPI.
Weiterlesen »

Pakar Hukum Pidana: 95% Keterangan Bharada E Senada dengan Jaksa - tvOnePakar Hukum Pidana: 95% Keterangan Bharada E Senada dengan Jaksa - tvOnePakar Hukum Pidana Jamin Ginting mengatakan bahwa tuntutan yang diberikan kepada Bharada E merupakan hal yang di luar dugaan. - tvOne
Weiterlesen »



Render Time: 2025-03-07 11:27:12