PBB Soroti Aturan di RUU KUHP, Pimpinan DPR Singgung Upaya Sosialisasi PBB
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut pemerintah bakal menggelar sosialisasi setelah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disahkan legislatif bersama pemerintah pada Selasa .
"Ini saya pahami bahwa dinamika yang terjadi ini karena memang perlu disosialisasikan, bukan cuma ada di Indonesia, tetapi juga di luar negeri," kata Dasco kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis .
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
PBB Ikut Soroti KUHP Baru, Sebut Aturan Tertentu Tak Sesuai HAMMenurut PBB, beberapa pasal berpotensi membuat orang mendiskriminasi perempuan, anak perempuan, anak laki-laki, dan minoritas seksual. / Global KUHP PBB Hukum Indonesia HAM Diskriminasi Pemerintah JernihMelihatDunia Baca di
Weiterlesen »
PBB Soroti Sejumlah Pasal KUHP, Berpotensi Melanggar HAMPBB menilai KUHP beberapa ketentuan tidak sesuai dengan kebebasan dasar dan hak asasi manusia, termasuk hak atas kesetaraan.
Weiterlesen »
PBB Soroti UU KUHP yang Tak Sesuai Kebebasan Fundamental dan HAMPBB menyoroti sejumlah bagian dari UU KUHP yang direvisi yang dinilai tidak sesuai dengan kebebasan fundamental dan hak asasi manusia (HAM).
Weiterlesen »
Aksi Demonstrasi Penolakan OJK Terhadap Kementerian Koperasi, Ketua Forkopi: Jangan Batasi Kami dengan Aturan-aturanMassa yang tergabung di Forum Komunikasi Koperasi Indonesia (Forkopi) melakukan aksi di depan Kantor Kementerian Koperasi dan UMKM di Kuningan, Jakarta Selatan
Weiterlesen »
China Longgarkan Aturan Covid-19, Perubahan Aturan Drastis dari BeijingKomisi Kesehatan Nasional China pada Rabu (7/12/2022) mengumumkan pelonggaran aturan Covid-19 yang ketat di negara tersebut.
Weiterlesen »
Koalisi Masyarakat Sipil Soroti Transparansi Draf RKUHP yang Tidak Merata | merdeka.comSalah satunya tidak adanya keterbukaan antara pemerintah kepada masyarakat terkait draft RUU KUHP tersebut. Terlebih masyarakat juga tidak turut dilibatkan saat penggodokan RUU KUHP tersebut.
Weiterlesen »