Pihaknya menilai pemindahan Ibu Kota Negara bukan suatu hal yang mendesak. Apalagi dilakukan saat pandemi COVID-19 dan sedang terjadi krisis ekonomi global.
"Sejak awal kami berpandangan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara bukan hal yang mendesak, karena hal ini dilakukan di tengah pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap ekonomi masyarakat, dan sedang terjadi krisis ekonomi global," kata Khaeron.
Ia mengusulkan semestinya UU yang sudah ada dijalankan lebih dahulu. Pemerintah semestinya fokus menghadapi krisis ekonomi global. "Hal semestinya dilakukan adalah membuat program jaring pengaman sosial ekonomi masyarakat secara masif, dan fokus pengamanan menghadapi krisis ekonomi global. Pada sisi lain, UU yang sudah ada dijalankan saja dulu, kan baru beberapa tahun berlaku," ungkapnya.revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN
masuk Prolegnas Prioritas 2023. Mayoritas fraksi di DPR menyetujui usulan tersebut, sedangkan parpol di luar pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, yakni PKS dan Demokrat, menolak usulan itu. Usul itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Badan Legislasi DPR dan Menkumham Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu . Yasonna mengatakan"Pemerintah mengusulkan tambahan dua RUU masuk dalam Prolegnas Prioritas 2023 karena adanya dinamika perkembangan dan arahan Presiden yaitu rencana perubahan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik," kata Yasonna dalam rapat.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Jokowi Hapuskan Ketimpangan Pembagunan lewat Pemindahan Ibu Kota NegaraLebih lanjut Abdunnur menuturkan bahwa pembangunan IKN akan mendorong pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya
Weiterlesen »
BI Pasang Kuda-Kuda, Sudah Mau Pindah ke IKN, Kapan?Bank Indonesia (BI) menyatakan bersiap untuk melakukan perpindahan bank sentrak ke Ibu Kota Negara (IKN) baru.
Weiterlesen »
Daftar Rombongan Pertama yang Bakal Pindah ke IKN Nusantara di 2024Bappenas mengungkapkan ada lima klaster yang akan pindah ke ibu kota negara (IKN) Nusantara.
Weiterlesen »
Sepeda Motor Listrik Yamaha E01 Siap Ramaikan Jalanan Ibu KotaJakarta menjadi kota pertama kegiatan bertajuk Proof of Concept (PoC) tersebut.
Weiterlesen »
Tak Seperti Jakarta, Penduduk di Ibu Kota Baru Bakal Dibatasi | merdeka.comDia mengatakan, saat pemindahan tahap pertama pada 2024 diperkirakan sekitar 250 ribu penduduk yang terdiri dari pekerja konstruksi serta ASN dan TNI - Polri tahap pertama.
Weiterlesen »
Bocoran Bappenas, Ini Klaster Pertama yang Bakal Pindah ke Ibu Kota Baru Mulai 2024 | merdeka.comHayu mengatakan, klaster pertama tersebut mencakup Presiden dan Wakil Presiden RI, Lembaga Tinggi Negara yakni MPR, DPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK.
Weiterlesen »