Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendapatkan respons pro dan kontra dari berbagai pihak. Salah satunya Australia yang kabarnya mengeluarkan travel advice (saran perjalanan) untuk tidak ke Indonesia karena pengesahan KUHP yang dinilai
“Bayangkan siapa yang mau berlibur mendapatkan masalah? Tentu semua orang tidak mau. Nah, saat ini kita berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan permasalahan ini kalau Bali masih aman dikunjungi pada periode tahun baru ini,” imbuhnya.
“Inilah tugas bersama pemerintah pusat, daerah dan stakeholder pariwisata untuk bersinergi menyampaikan dan menyosialisasikan UU KUHP tersebut yang sudah menjadi berita besar di negara-negara atau destinasi yang menjadi saingan Bali dan Indonesia,” tegasnya. – Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI mendapatkan respons pro dan kontra dari berbagai pihak.
Dikonfirmasi dengan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjokorda Bagus Pemayun Jumat mengaku belum mengetahui adanya saran perjalanan dari Australia. ” Saya belum tahu adaSementara dari pelaku pariwisata juga ada kekhawatiran akan informasi yang beredar banyak wisatawan melakukan pembatalan ke Bali.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Tingkatkan pemahaman KUHP, Ditjen IKP gelar 'Sosialisasi KUHP' di lingkungan kampusSosialisasi norma serta pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang (UU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan tanggung jawab dari semua pihak, tidak ...
Weiterlesen »
Sandiaga Yakin KUHP Tak Akan Mempengaruhi Investasi Pariwisata Asing di IndonesiaMenteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menanggapi soal kekhawatiran investor asing terhadap ranah privat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Weiterlesen »
Perwakilan PBB Sebut KUHP Baru Indonesia Ancam HAM, Guru Besar UI Desak Kemlu MengusirnyaPernyataan perwakilan PBB di Indonesia yang menyebut KUHP Baru ancam Hak Asasi Manusia (HAM) ditanggapi Guru Besar Universitas Indonesia (UI).
Weiterlesen »
KUHP Baru: Pelaku Tawuran Dipenjara 4 Tahun dan Denda Rp50 Juta - Pikiran-Rakyat.comPasal 472 (a) menuliskan bahwa pelaku tawuran bisa kena pidana paling lama 2 tahun jika mengakibatkan luka berat dan 4 tahun jika meninggal.
Weiterlesen »
Ada 'Awan Gelap' Ekonomi 2023, Begini Bocoran Bisnis WisataMenteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno optimistis terhadap pariwisata Indonesia di tahun 2023.
Weiterlesen »