Pada 4 April 2022, Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Panja RUU TPKS) bersama Pemerintah telah merampungkan harmonisasi pembahasan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).
Forum Pengada Layanan , Jaringan Masyarakat Sipil dan para penyintas kekerasan seksual mengapresiasi penyelenggaraan yang memberi ruang partisipasi masyarakat dalam pembahasan RUU TPKS tersebut.
Dari hasil pembahasan tersebut, Jaringan Masyarakat Sipil Untuk Advokasi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Forum Pengada Layanan mencatat beberapa hal penting, yaitu: 2. Masuknya peran lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat dalam proses pendampingan dan perlindungan korban KS. Dengan demikian pemerintah harus memastikan kehadiran penyedia layanan berbasis masyarakat dalam pembentukan Pusat Layanan terpadu.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
DPR-Pemerintah Sepakat Pemerkosaan dan Aborsi Tak Masuk RUU TPKSBadan Legislasi (Baleg) DPR menjawab perihal isu yang berkembang di masyarakat mengenai tidak adanya ketentuan pemerkosaan dan aborsi dalam pembahasan UU TPKS....
Weiterlesen »
RUU TPKS Disahkan Sebelum 14 AprilRUU TPKS Disahkan paling lambat sebelum 14 April 2022
Weiterlesen »
Sepekan untuk RUU TPKSPembahasan RUU TPKS berjalan cepat. Awal pekan ini pembahasan oleh DPR dan pemerintah diperkirakan rampung, sehingga pengesahannya menjadi UU semakin cepat. Dikbud AdadiKompas
Weiterlesen »
RUU TPKS Atur Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dan Eksploitasi Seksual'Prosesnya itu sangat serius, memasukkan tambahan dua jenis kekerasan seksual, yang pertama KSBE, yang kedua eksploitasi seksual,'
Weiterlesen »
RUU TPKS Atur Penghapusan Konten Seksual Korban Kekerasan Seksual |Republika OnlineAturan itu masih belum disepakati masuk dalam pasal berapa.
Weiterlesen »
RUU TPKS Dinilai Harus Dibahas MendalamRUU TPKS dinilai harus dibahas secara mendalam.
Weiterlesen »