Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengajukan usulan tambahan dalam RUU Prioritas 2023.
Hal ini dikatakannya berdasarkan pertimbangan dan adanya arahan dari Presiden Joko Widodo dalam rapat bersama Badan Legislasi DPR.
Ia menyebut, terdapat dua usulan dalam tambahan RUU tersebut yakni yang pertama disebutnya rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Menurut Yasonna, RUU ini belum ada dalam daftar Prolegnas jangka menengah 2020-2024, karenanya diusulkan untuk masuk dalam daftar Prolegnas jangka menengah 2020-2024, sekaligus diusulkan untuk masuk ke dalam daftar Prolegnas Prioritas tahun 2023.Selama tahun 2022, kinerja DPR RI dinilai belum berada pada standar ideal. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formappi mengkritisi kinerja Legislasi DPR yang baru mengesahkan 3 dari 40 RUU dalam Prolegnas Prioritas 2022.
"Sesuai dengan arahan Presiden dalam rapat terbatas 25 Agustus 2022, untuk segera menyiapkan rancangan undang-undang mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Publik sebagai payung hukum, sebagai langkah percepatan program transformasi digital pengadaan barang dan jasa," kata dia.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Pemerintah Ajukan Revisi UU IKN Masuk Prolegnas Prioritas 2023Pemerintah usulkan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas pada 2023
Weiterlesen »
Pemerintah Usulkan Revisi UU IKN Masuk Prolegnas Prioritas 2023Revisi UU IKN akan mengatur secara khusus terkait pendanaan dan pengelolaan barang milik negara.
Weiterlesen »
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Pemerintah Swiss Mantapkan Kerja Sama Hadapi Ancama Resesi Global 2023Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah negara Swiss memantapkan langkah kerja sama untuk menghadapi ancaman resesi global pada tahun 2023.
Weiterlesen »
PKS dan Demokrat Tolak Revisi UU IKN Masuk Prolegnas Prioritas 2023 |Republika OnlineNasdem abstain, sementara fraksi lain di DPR setuju revisi UU IKN pada 2023.
Weiterlesen »
2023, Pemerintah Hadirkan SMPN Satu Atap di Ravenirara'Mulai tahun 2023, kita sudah membuka layanan SMP Negeri 1 Atap. Sebenarnya sudah dari tahun lalu tetapi dinas terlambat menyampaikannya sehingga kita akan mulai di tahun depan,'ujarnya.
Weiterlesen »
Sri Mulyani Waspadai Risiko Pelemahan Pertumbuhan Ekonomi di 2023 |Republika OnlinePemerintah tetap mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi sesuai APBN 2023
Weiterlesen »