Inpres ini dibutuhkan sebagai payung besar untuk memproteksi keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
VIRUS intoleransi, radikalisme, liberalisme, ekstremisme, dan terorisme tengah menyebar masif baik secara offline maupun online. Sel-selnya pun terus berkembang dan menyusup ke alam bawah sadar masyarakat.
"Kita mengharapkan pemerintah segera mengeluarkan Inpres agar kita lebih efektif sampai kebawah. Inpres ini sangat penting sebagai 'payung' untuk melakukan pencegahan sampai ke tingkat paling bawah di masyarakat," ujar Ketua LPOI dan LPOK KH Said Aqi Siroj pada pembukaan Rapat Kerja Nasional Gugus Tugas Pemuka Agama BNPT dalam Rangka Pencegahan Paham Radikal Terorisme di Jakarta, Senin malam.
"Yang jelas radikalisme apalagi terorisme adalah musuh agama sekaligus musuh negara. Tidak ada agama yang membenarkan kekerasan. Justru agama diturunkan di muka bumi untuk membangun tatanan kehidupan yang harmonis menghormati perbedaan, suku, agama, ras, dan seterusnya," ungkap mantan Ketua Umum PBNU itu.
Selain itu, mendorong lahirnya peraturan sejenis Surat Edaran BNPT di lingkungan pemerintah dan lembaga negara, BUMN, dan swasta. Salah satunya SE Kapolri Nomor: SE /8/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022) yang mendukung terhadap segala upaya pencegahan dan penanggulangan radikalisme, intoleransi, liberalisme, ekstremisme dan terorisme, secara terstruktur, sistematis, masif, dan berkelanjutan.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Penjualan Rokok Batangan Akan Dilarang Mulai Tahun DepanJokowi akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang melarang penjualan rokok batangan mulai tahun 2023.
Weiterlesen »
Warga Medan Marelan Diminta Manfaatkan Berbagai Program Penanggulangan KemiskinanAnggota DPRD Kota Medan Fraksi Partai NasDem, T. Edriansyah Rendy SH M.Kn meminta warga Kota Medan, khususnya warga dengan kategori tidak mampu untuk memanfaatkan program-program bantuan dari pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, hingga Pemerintah Kota (Pemko) Medan guna menekan an
Weiterlesen »
Potret Buram Belanja Pegawai Kabupaten dan Kota Se-Sumatera BaratPemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) sebagai Pengganti Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. UU ini diharapkan mendorong kemandirian dan inovasi pendanaan belanja pemerintah daerah.
Weiterlesen »
Aksi Jual Investor Asing Tekan IHSG, Reksa Dana Saham Ikut AnjlokPelemahan IHSG didorong oleh aksi profit taking investor asing sehingga turut menekan kinerja reksa dana saham.
Weiterlesen »
Jokowi Dinilai Berhasil Bangun Fondasi Indonesia EmasSalah satu yang terus didorong Jokowi untuk membangun fondasi Indonesia Emas adalah mengupayakan pemerataan pembangunan
Weiterlesen »
Jokowi: Pemerintah Terus Kembangkan Infrastruktur Perkeretaapian |Republika OnlineKereta api menjadi alternatif angkutan yang sangat dibutuhkan dan semakin diminati.
Weiterlesen »