Pemerintah disarankan keluarkan Perppu Pemilu 2024 untuk pemekaran Papua dan IKN
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, menyarankan agar pemerintah keluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang sebagai langkah terkait usulan Komisi Pemilihan Umum soal status Pemilu 2024 di IKN maupun tiga provinsi baru di Papua. Sebab jika merevisi UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, hal tersebut diperkirakan memakan waktu panjang dan bisa saja merambah kepada kluster-kluster lain.
"KPU boleh saja mengusulkan, tapi yang menentukan DPR bersama pemerintah. KPU itu menyelenggarakan pelaksanaan apa yang kita tetapkan oleh DPR dan Pemerintah," tuturnya. Sebelumnya, KPU menginginkan revisi Undang-Undang Pemilu harus bisa diselesaikan pada akhir tahun 2022. Tujuannya untuk memastikan DOB diikutsertakan dalam Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Dampak Pemekaran Papua, Opsi Terbit Perppu untuk UU Pemilu TerbukaDampak Pemekaran Papua, Opsi Terbit Perppu untuk UU Pemilu Terbuka: Anggota Komisi II DPR Rifqinizami Karsayuda mengatakan, usai pembentukan tiga provinsi baru di Papua, berdampak direvisinya UU Pemilu.
Weiterlesen »
Terbuka Opsi Perppu Revisi UU Pemilu, Dampak Pemekaran Papua | merdeka.comRevisi UU Pemilu ini menjadi penting karena pemekaran provinsi berdampak pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di daerah tersebut.
Weiterlesen »
Anggota DPR sarankan Presiden keluarkan Perppu terkait Pemilu 2024Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyarankan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait ...
Weiterlesen »
Politikus PDIP Ungkap Urgensi Jokowi Terbitkan Perppu PemiluMuhammad Rifqinizamy Karsayuda mengungkap urgensi Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) pemilu.
Weiterlesen »
3 Provinsi Baru di Papua, Anggota Komisi II DPR Sarankan Presiden Keluarkan Perppu Soal Pemilu 2024 - Tribunnews.comKomisi II DPR belum membicarakan terkait revisi UU Pemilu bersama pemerintah dan penyelenggara Pemilu soal pentingnya memasukan daerah pemilihan
Weiterlesen »