Komisi II DPR RI dan pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dibawa ke rapat paripurna.
DPR dan pemerintah satu suara dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin .
"Dengan tadi kita sudah dengarkan persetujuan semua, saya ingin bertanya kepada semua yang hadir di sini, apakah RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya pada hari ini kita setujui menjadi UU dan diteruskan pada pengambilan keputusan tingkat II ke rapat paripurna?" kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia kepada peserta rapat.Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang turut hadir dalam rapat itu menyebut, momentum persetujuan ini adalah momentum yang bersejarah.
Ia menilai, adanya Provinsi Papua Barat Daya akan mempercepat pembangunan di Papua dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Pun memotong birokrasi, pelayanan publik menjadi lebih efisien, dan menciptakan aksi afirmatif untuk orang asli Papua.Adapun RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya adalah salah satu RUU yang disetujui menjadi inisiatif DPR.Pengambilan keputusan itu dilakukan saat DPR menggelar Rapat Paripurna DPR RI ke-28 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 di Nusantara II, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis .
Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel. Awalnya, masing-masing fraksi diharuskan menyampaikan pandangannya terkait RUU Usul Inisiatif Komisi II DPR RI tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.Setelah menerima seluruh pandangan fraksi, Gobel menanyakan kepada seluruh fraksi, apakah RUU Usul Inisiatif Komisi II DPR RI tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dapat disetujui menjadi RUU usul DPR.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Industri Ingin Terlibat Penyusunan Aturan Turunan RUU Perlindungan Data PribadiIndustri Ingin Terlibat Penyusunan Aturan Turunan RUU Perlindungan Data Pribadi: Pembahasan terkait Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) telah memasuki babak akhir.
Weiterlesen »
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid Lahirkan Anak PertamaKetua Komisi I DPR Meutya Hafid resmi menjadi orang tua setelah melahirkan seorang bayi perempuan di Jakarta, Jumat (9/9/2022).
Weiterlesen »
Komisi II Setujui RUU Papua Barat Daya di Pembahasan Tingkat IKomisi II Setujui RUU Papua Barat Daya di Pembahasan Tingkat I. Raker tersebut akan dihadiri perwakilan pemerintah. Salah satunya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Weiterlesen »
Singgung Bjorka, Komisi II Soroti Keamanan Data Jelang Pilpres 2024Komisi II khawatir ini jadi semacam alat yang membuat hasil Pemilu 2024 jadi tercela.
Weiterlesen »
Kredit Ultra Mikro Kena Bunga 30 Persen per Tahun, Komisi VI Minta Menteri Erick TurunkanBeban bunga bagi pelaku ultra mikro sekitar 24 persen-30 persen oleh BUMN dinilai memberatkan karena pada program KUR beban bunga hanya 3 persen-6 persen.
Weiterlesen »