Pemkab Pessel Bakal Hapus 11 KPM di Riakdanau !
Upaya itu dilakukan agar berbagai bantuan sosial yang akan disalurkan kepada masyarakat benar-benar tepat sasaran, serta juga sampai kepada yang berhak. Uji publik itu juga dilakukan oleh Tim Dinsos PPPA Pessel di Kenagarian Riakdanau, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan sejak satu pekan terakhir.
Kepala Dinsos PPPA Pessel, Wendra Rovikto, mengatakan kemarin bahwa KPM Bansos di daerah ini harus benar-benar merupakan orang yang layak untuk dibantu. Agar harapan itu tercapai, maka semua masyarakat berhak bersuara dan menilai ketepatan dari KPM tersebut. ”Nah, melalui uji publik inilah pemerintah secara perlahan bisa mengupdate data penerima bantuan, sesuai dengan tema Pesisir Selatan Mendengar, Uji Publik Berjalan. Uji publik ini dilakukan pada semua nagari, termasuk juga di Nagari Riakdanau,” katanya.
Dia menjelaskan, melalui uji publik yang dilakukan di Nagari Riakdanau itu, pihaknya menemukan hasil bahwa dari seluruh KPM yang terdata, ternyata terdapat tiga orang tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja , satu orang Pegawai Negeri Sipil dua orang perangkat nagari, dan lima orang telah meninggal dunia.
”Karena hal seperti itu juga bisa ditemukan pada nagari lainnya. Sehingga verifikasi cek bansos ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Sebab bisa saja orang sebelumnya penerima bansos belum PNS, sudah menjadi PNS, atau juga PPPK, termasuk juga sudah meninggal dunia,” jelasnya.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Pemkab Belitung jajaki kerja sama dengan JepangPemerintah Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menjajaki kerja sama Internasional dengan pemerintah Jepang di sejumlah sektor ...
Weiterlesen »
Pemkab Sragen Belum Temukan Solusi Air Minum di Miri, Ini MasalahnyaPengolahan air WKO untuk air minum di Miri bisa dilaksanakan, tetapi dengan investasi tinggi, sehingga tidak memungkinkan pelanggan bisa membayar langganan air melalui PDAM.
Weiterlesen »
Susun P-APBD, Pemkab Serahkan Dokumen Perubahan Anggaran ke Dewan Hari IniMendekati peghujung Juli, proses penyusunan APBD Perubahan (P-APBD) 2022 terus dikebut. Sesuai rencana, hari ini dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS ) akan dikirim ke DPRD.
Weiterlesen »
3 Tahun Gedung SDN Rusak, Pemkab Ponorogo Carikan Dana untuk PerbaikanPemkab Ponorogo upayakan perbaikan gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Gelangkulon, Kecamatan Sampung, yang sudah rusak selama tiga tahun terakhir.
Weiterlesen »
Kalau Tak Serius, Dewan Minta Pemkab Loteng Tinjau Ulang Izin InvestorPersoalan sengketa lahan di Pantai Areguling di Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah kembali mencuat. Anggota dewan menilai, kasus itu sudah lama terjadi antara warga dengan investor.
Weiterlesen »