Permintaan terkait banyaknya pertanyaan yang muncul mengenai independensi Ketua MK dalam menangani perkara uji formil UU IKN. Ini mengingat Ketua MK Anwar Usman akan menjadi saudara ipar Presiden Joko Widodo. Polhuk AdadiKompas susanarita_ks
JAKARTA, KOMPAS — Poros Nasional Kedaulatan Negara atau PNKN meminta Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman untuk tidak turut memeriksa, mengadili, dan memutus perkara uji formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Hal ini terkait dengan banyaknya pertanyaan yang muncul dan disampaikan kepada pemohon mengenai independensi Ketua MK dalam menangani perkara tersebut mengingat Ketua MK Anwar Usman dalam waktu tidak lama lagi akan menjadi saudara ipar Presiden Joko Widodo.
PNKN akan segera melayangkan surat ke MK untuk menyampaikan permohonan tersebut. ”Kami akan menyurati dan nanti kalau masuk pada sidang ketiga kita juga akan meminta,” ujar Victor Tandiasas Santoso, kuasa hukum PNKN, saat dihubungi Selasa .
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Usai Sopir Angkot, Kini Giliran Guru di Jakpus Gugat UU IKN ke MKIa menolak pemindahan IKN ke Nusantara karena sangat jauh dan lintas pulau. Hampir tak ada negara yang memindahkan ibu kotanya sejauh Jakarta-Nusantara.
Weiterlesen »
Ketua Pansel Ungkap Pendaftar Anggota Komnas HAM 2022-2027 Sangat Minim dari Kalangan Aktivis - Tribunnews.comKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih membuka lowongan untuk calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027.
Weiterlesen »
Ketua DPR Ingin Rakyat Merasakan Pemulihan EkonomiKetua DPR Puan Maharani menginginkan agar rakyat merasakan langsung pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.
Weiterlesen »
Kasus Kekerasan Anak di Sukoharjo Naik, Begini Respons Ketua Fatayat NUKetua PC Fatayat NU Sukoharjo, Siti Muslimah, menyampaikan keprihatinan mengenai maraknya kasus kekerasan pada anak.
Weiterlesen »