Pemprov DKI Banding Putusan PTUN yang Membatalkan Kenaikan UMP 2022
"Menetapkan upah minimum provinsi DKI Jakarta 2022 Rp4.641.854 per bulan," demikian bunyi diktum kesatu dari Kepgub yang diterima merdeka.com pada Senin .tersebut berlaku sejak 1 Januari 2022 dan bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 tahun.
Menanggapi Kepgub tersebut, Apindo menilai hal itu akan memberatkan para pengusaha di tengah usaha pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Sementara dari sisi Anies sebagai pihak penerbit Kepgub, kenaikan UMP 5,1 persen dinilai cukup wajar berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik DKI Jakarta yang menunjukkan, rata-rata inflasi di ibu kota selama Januari-November 2021 sebesar 1,08 persen.Kemudian, proyeksi Bank Indonesia yang disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4,7 persen sampai dengan 5,5 persen, untuk inflasi akan terkendali pada posisi 3 persen .
Berdasarkan proyeksi Institute For Development of Economics and Finance memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 4,3 persen.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
KSPI Minta Anies Banding Putusan PTUN soal UMP DKIKSPI bersama Partai Buruh meminta Gubernur Anies Baswedan untuk melakukan banding terhadap putusan PTUN Jakarta soal UMP DKI Jakarta 2022.
Weiterlesen »
PKS Minta Pemprov DKI Awasi Perilaku LGBT di Citayam Fashion Week |Republika OnlineWagub DKI janji mengedukasi anak-anak di Citayam Fashion Week agar jauh dari LGBT.
Weiterlesen »
Pemidahan Citayam Fashion Week, Pemprov DKI dan Menteri BUMN Bisa Kerja SamaAgar kreativitas generasi muda di Citayam Fashion Week dapat terus dipertahankan, Pemprov DKI bisa berkoordinasi dengan Menteri Erick Thohir yang tengah melakukan revitalisasi Kota Tua.
Weiterlesen »
Muncul Parkir Liar, Pemprov DKI Imbau Warga yang Datang ke Dukuh Atas untuk Naik Transportasi Umumpemprov dki imbau warga yang ke dukuh atas gunakan transportasi umum
Weiterlesen »
Antisipasi Penyimpangan di Citayam Fashion Week, Pemprov DKI Diminta Berikan Arahan dan PengawasanPemprov DKI Jakarta dan kepolisian diminta melakukan pengawasan dan pengarahan kepada remaja yang melakukan kegiatan CFW guna mengantisipasi penyimpangan. Pemerintah...
Weiterlesen »
Pemprov DKI tidak gegabah tentukan nasib Citayam Fashion WeekPemprov DKI Jakarta tidak gegabah dalam menentukan nasib ajang Citayam Fashion Week (CFW) di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat, karena saat ini sedang ...
Weiterlesen »