Penegakan hukum lingkungan hidup belum berjalan efektif tanpa pemberian efek jera kepada para pelaku. Upaya penguatan itu tidak hanya dari aspek hukum pidana, tetapi juga sanksi administratif dan penyelesaian sengketa. Iptek AdadiKompas
Tambang liar emas merusak ekosistem sungai di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Perlu penegakan hukum yang serius demi mengakhiri kerusakan lingkungan yang timbul akibat masifnya aktivitas ini. Tampak seorang warga menyaksikan kerusakan lingkungan di ekosistem Sungai Pelepat, Bungo, Selasa .
JAKARTA, KOMPAS – Penegakan hukum lingkungan hidup belum berjalan efektif tanpa pemberian efek jera. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas aparat penegakan hukum perlu dilakukan, tidak hanya dari aspek hukum pidana, tetapi juga pada sanksi administratif dan penyelesaian sengketa. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridho Sani mengatakan, upaya penegakan hukum lingkungan terus dilakukan untuk memberikan keadilan yang berorientasi restoratif. Artinya, penegakan hukum mesti memberikan efek jera bagi para pelaku dan memulihkan hak korban seperti rehabilitasi kerusakan lingkungan, kerugian masyarakat dan negara.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Irjen Andi Rian: Satgas Ini untuk Mengoptimalkan Upaya Penegakan HukumIrjen Andi Rian menyatakan satgas dibentuk untuk mengoptimalkan upaya penegakan hukum agar setiap kejadian karhutla bisa diproses pidana secara tegas.
Weiterlesen »
Senator Filep Apresiasi Sikap Jaksa Agung Soal Penegakan Hukum di DesaSenator Papua Barat Filep Wamafma mengapresiasi Jaksa Agung ST Burhanuddin yang akan membuat regulasi untuk memberikan perlindungan kepada kepada kampung/d...
Weiterlesen »
Gagal Tangkap Buronan e-KTP Paulus Tannos, KPK: Lika-liku Penegakan HukumKPK mengungkapkan buronan kasus pengadaan e-KTP, Paulus Tannos sempat terlacak tengah ada di Thailand. Namun, KPK belum mampu menangkap Paulus Tannos.
Weiterlesen »
Tak Ada Alasan Rasional, Wacana Penundaan Pemilu Harus DilawanUpaya-upaya yang mengarahkan perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan Pemilu 2024 dinilai masih ada.
Weiterlesen »
Gerindra: Belum Ada Proteksi Hukum untuk Perlindungan Kepada Para Pekerja Rumah TanggaKetua Fraksi Gerindra DPR Ahmad Muzani mendukung upaya mempercepat pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang.
Weiterlesen »
Presiden Tak Akan Intervensi Proses Hukum Terkait Kasus Ferdy SamboPresiden tidak bisa mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan. Namun, jika sudah ada putusan hakim, Presiden baru mungkin menggunakan hak-hak keistimewaannya sebagai Presiden. Polhuk AdadiKompas
Weiterlesen »