RADARSEMARANG.ID, Semarang – Upaya mengurangi masalah over capacity di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan), Kemenkumham Jateng gelar koordinasi harmonisasi penatalaksanaa…
– Upaya mengurangi masalah over capacity di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan , Kemenkumham Jateng gelar koordinasi harmonisasi penatalaksanaan Restorative Justice oleh APH di Jawa Tengah.
Rapat Koordinasi Dilkumjakpol Pemerintah Daerah Jawa Tengah digelar secara hybird, Selasa . Kakanwil Kemenkumham Jateng A. Yuspahruddin mengatakan dalam forum ini nantinya para APH yang diundang dapat mensinkronkan dengan tugas fungsi masing-masing untuk sama sama melakukan restorative justice. “Restorative justice artinya menyelesaikan perkara dengan pihak terkait. Masing-masing APH punya aturannya masing-masing. Saya berharap kita yang masih menggunakan aturan parsial, kita bisa sinkronkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan di Kemenkumham sendiri memiliki Balai Pemasyarakatan yang berperan besar mulai sejak seseorang berkonflik dengan hukum. Yuspahruddin mengatakan nantinya Pembimbing Kemasyarakatan akan ikut berperan dalam restorative justice.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Bandar Lampung Hadirkan Dua Rumah Restorative Justice |Republika OnlineRumah restorative justice bisa dimanfaatkan masyarakat.
Weiterlesen »
Cerita Kepala Kejari Bandar Lampung, Kantornya Pernah Kemalingan Justru Beri Pelaku Restorative JusticeSebagai bentuk komitmen pelaksanaan keadilan restoratif, Helmi dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung pun membangun Rumah Restorative Justice.
Weiterlesen »
Kemenkumham Terbitkan Peta Jalan Pokja P5HAM Bagi Disabilitas Mental PsikososialPokja P5HAM menjadi penting karena persepsi masyarakat terhadap penyandang disabilitas mental sangat memprihatinkan.
Weiterlesen »
Kemenkumham Menjawab Kekhawatiran Dubes AS terhadap Pasal Perzinaan di RKUHPKemenkumham menjelaskan pasal perzinaan di RKUHP yang disetujui DPR menjadi UU KUHP yang dikhawatirkan Dubes AS untuk Indonesia Sung Kim.
Weiterlesen »
Kemenkumham Bantah Dubes AS Pengesahan RKUHP Bisa Bikin Investor Asing KaburKemenkumham: Tidak benar jika pasal KUHP soal ranah privat atau moralitas membuat investor maupun wisatawan asing lari dari Indonesia. TempoNasional
Weiterlesen »
Kemenkumham Tepis Kekhawatiran Dubes AS soal Dampak Negatif KUHP BaruPlt Dirjen PP Kemenkumham, Dhahana Putra menepis kekhawatiran Duta Besar AS untuk Indonesia, Sung Kim soal dampak negatif dalam KUHP baru.
Weiterlesen »