Perwakilan buruh Sukoharjo belum puas terkait penetapan penentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) karena menggunakan kebijakan baru saja diterbitkan pada Rabu (16/11/2022), yaitu Permenaker Nomor 18 Tahun 2022.
karena menggunakan kebijakan baru saja diterbitkan pada Rabu , yaitu Permenaker Nomor 18 Tahun 2022.
Namun pihaknya mengatakan penetapan kebijakan baru lebih baik dibandingkan menggunakan peraturan lama, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. “Harapan lain, kami mintanya tetap pakai PP Nomor 78 Tahun 2015, menggunakan pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi,” lanjut Sukarno.Ketua Excekutif Committe Partai Buruh Sukoharjo, Eko Supriyanto, menginginkan UMK tiap daerah kabupaten maupun kota disamakan dalam skala nasional.
Namun Eko berharap pemerintah dapat menggunakan PP Nomor 78 Tahun 2015 karena dalam penetapan UMK menggunakan pertumbuhan ekonomi serta laju inflasi.“Harapan kami sekurang-kurangnya menggunakan PP Nomor 78 Tahun 2015, ada pertumbuhan ekonomi, ada laju inflasi. Otomatis daya beli masyarakat bisa lebih tinggi,” lanjut Eko.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Ida Fauziyah Minta Besaran UMK Sesuai Permenaker, Sekda Jateng: Masih DicermatiPemprov Jawa Tengah masih mencermati terkait penetapan UMK menggunakan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022.
Weiterlesen »
Aturan Penetapan Upah Minimum 2023 Berubah, Ini Batas Akhir Penetapan UMP dan UMKKementerian Ketenagakerjaan merilis aturan terbaru mengenai penetapan upah minimum 2023
Weiterlesen »
Pengusaha Tolak Permenaker 18/2022, Buruh Jateng: UMK 2023 Naik 13% Harga MatiKelompok buruh yang tergabung dalam SPN Jateng tetap bersikukuh UMP maupun UMK di Jateng pada 2023 mengalami kenaikan 13 persen.
Weiterlesen »
Terbit Permenaker 18/2022, SPSI Wonogiri Tetap Usul UMK Sekitar Rp2 JutaSerikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Wonogiri tidak mempermasalahkan jika kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tidak lebih dari 10 % pada 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Ketenagakerjaan nomor 18 tahun 2022.
Weiterlesen »
Bupati Serang Ajak Buruh Buat Kesepakatan Sebelum Penetapan UMK 2023Para pekerja dan buruh diajak bertemu dengan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menjelang penetapan UMK, apa isinya?
Weiterlesen »
Serikat Buruh Menilai Ada yang Keliru dalam Penetapan UMP dan UMK 2023Presiden Partai Buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai aturan baru ihwal penetapan upah minimum menimbulkan kebingungan.
Weiterlesen »