PEMERINTAH diminta untuk menunda pengesahan RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menjadi undang-undang. Jika tetap dipaksakan, UU Sisdiknas yang disahkan dikhawatirkan akan digugat publik di kemudian hari.
Jika tetap dipaksakan, UU Sisdiknas yang disahkan dikhawatirkan akan digugat publik di kemudian hari.
Menurut Indra, penolakan Kemendikbudristek memberikan naskah akademik RUU Sisdiknas kepada sejumlah pihak, mengindikasikan ada sesuatu yang disembunyikan dari RUU Sisdiknas ini. Semestinya, jelas Indra, sebelum menjadi UU naskah akademik RUU Sisdiknas memberikan peluang untuk dikritisi oleh publik. Salah satu contoh pelanggaran terhadap UU Sisdiknas, jelas Indra, adalah pembubaran BNSP. Ia mengingatkan keberadaan badan ini merupakan salah satu amanat UU Sisdiknas.
Sambil menunggu UU Sisdiknas yang baru, Indra mengusulkan agar pemerintah menyelesaikan peta jalan pendidikan terlebih dahulu. Ini penting untuk menjembatani perkembangan dunia pendidikan di tanah air di tengah adanya beberapa poin dalam UU Sisdiknas yang lama yang memang kurang relevan lagi.