Pemerintah diyakini tidak akan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebelum Pemilu 2024 berlalu.
Bagikan A- A+ Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai dinilai sulit terjadi sebelum 2025 karena adanya tekanan politik menjelang pemilihan umum pada 2024 mendatang. Pemerintah pun perlu mencari cara lain untuk mengoptimalkan penerimaan, seperti dengan ekstensifikasi pajak.
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat bahwa tambahan penerimaan pasca kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen, yang berlaku sejak Juli 2022, telah mencapai Rp43,4 triliun. Penambahan bulanan terbesar ada pada Oktober 2022, yakni Rp7,62 triliun. “Dari semua poin dalam UU HPP, kenaikan tarif PPN ini kan yang terbukti secara langsung mampu meningkatkan penerimaan. Siapapun yang memimpin, pasti tergoda punya anggaran yang lebih besar [dari tambahan penerimaan],” ujar Fajry kepada Bisnis, Minggu .
Bagaimana tidak, kenaikan tarif PPN berpotensi meningkatkan harga jual barang di tingkat konsumen atau mengurangi margin pelaku usaha jika harga jua tidak naik. Sedangkan, secara historis, pemerintah selalu apik menjaga harga-harga barang pada tahun politik.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Pengamat Minta Pemilu 2024 Jadi Pesta Rakyat, Ini AlasannyaDirektur Eksekutif Algoritma buka suara perihal pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang ingin menjadikan pemilu 2024 sebagai pesta rakyat.
Weiterlesen »
Jokowi Beri Arahan KPU Jelang Pemilu: Pastikan Kesiapan Sarana dan Prasarana Logistik Pemilu DetailTerdapat 5 poin yang disampaikan, di antaranya memastikan kesiapan sarana dan prasarana logistik Pemilu secara detail. Presiden Jokowi meminta penyelenggara...
Weiterlesen »
Wacana Pemerintah Bagi-bagi Rice Cooker Gratis, Pengamat: Tidak Efektif untuk Menghemat Gas LPGPemerintah berencana memberikan pemasak nasi listrik atau rice cooker gratis pada masyarakat demi mendukung energi bersih
Weiterlesen »
Polri Usut Tambang Ilegal Ismail Bolong, Pengamat: Harusnya Lebih Fokus ke Dugaan Gratifikasi dan SuapPengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategi Studies, Bambang Rukminto menyebut tak semestinya Mabes Polri mengusut tambang ilegal Ismail Bolong
Weiterlesen »
KSAL Yudo Margono jadi Calon Panglima TNI Baru, Pengamat: Jelang 2024 Jangan Tarik TNI ke Politik!Komisi I DPR RI, telah menyetujui Laksamana Yudo Margono jadi Panglima TNI. Apa tantangan dan pekerjaan rumah calon Panglima TNI?
Weiterlesen »
Bagi-Bagi Rice Cooker Gratis, Pengamat Sebut MubazirPengamat ekonomi energi UGM Fahmy Radhi menyebut bagi-bagi rice cooker gratis sebagai program mubazir dan tidak efektif sama sekali.
Weiterlesen »