Pengamat: Penetapan UMP 2023 Tidak Perlu Diubah, Tetap Pakai UU CK

Deutschland Nachrichten Nachrichten

Pengamat: Penetapan UMP 2023 Tidak Perlu Diubah, Tetap Pakai UU CK
Deutschland Neuesten Nachrichten,Deutschland Schlagzeilen
  • 📰 Beritasatu
  • ⏱ Reading Time:
  • 42 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 20%
  • Publisher: 59%

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 18 tahun 2022 tentang upah minimum cenderung dipaksakan.

Jakarta, Beritasatu.com - Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai kebijakan pemerintah menerbitkan

“Penekanannya adalah karena alasan daya beli masyarakat dan pada tatarannya perluasan lapangan pekerjaan. Argumen itu 'cenderung mengada-ada', karena sebetulnya di PP 36/2021 itu sudah ada yang dimaksud itu, cuma definisinya diperjelas,” kata Trubus kepada B-Universe, Sabtu .

Menurut Trubus, meski masuk ke dalam UU Cipta Kerja yang bermasalah di MK, PP 36 tetap sah dipergunakan. Karena ketetapan MK tidak menyinggung soal materil atau isi undang-undang, melainkan hanya berkaitan dengan uji formil atau penyusunan. “Karena putusan MK setengah hati menyebabkan pemerintah akhirnya bersikap pada tataran untuk tetap melaksanakan UU Ciptaker itu. Kalau misalnya putusannya konkret, yah tidak bisa dipakai,” ujarnya. Pemerintah memutuskan akan melakukan penyesuaian upah minimum tahun 2023 dengan pertimbangan ...

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Beritasatu /  🏆 26. in İD

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Kukuh Tolak Dasar Penetapan UMP 2023, Buruh Ancam Mogok NasionalKukuh Tolak Dasar Penetapan UMP 2023, Buruh Ancam Mogok NasionalBuruh yang tergabung dalam KSPI kekeh menolak penetapan UMP atau UMK 2023 dengan mendasarkan pada PP No. 36/2021 tentang Pengupahan.
Weiterlesen »

Aprisindo: Penetapan UMP 2023 Tetap Berbasis PP 36/2021 atau PHK!Aprisindo: Penetapan UMP 2023 Tetap Berbasis PP 36/2021 atau PHK!Aprisindo menilai tuntutan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 sebesar 13% dari serikat buruh dan federasi pekerja tidak berdasar.
Weiterlesen »

Serikat Pekerja Apresiasi Penetapan UMP 2023 DiundurSerikat Pekerja Apresiasi Penetapan UMP 2023 DiundurAsosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia mengapresiasi langkah pemerintah mengundur penetapan UMP 2023.
Weiterlesen »

Akomodasi UMP 2023, Permenaker 18 Tahun 2022 Jadi Jalan TengahAkomodasi UMP 2023, Permenaker 18 Tahun 2022 Jadi Jalan TengahRegulasi Permenaker 18 Tahun 2022 menjadi jalan tengah guna mengakomodasi penetapan UMP 2023.
Weiterlesen »

Kemnaker: Batas Pengumuman Besaran Upah Minimum 2023 di Daerah DiperpanjangKemnaker: Batas Pengumuman Besaran Upah Minimum 2023 di Daerah DiperpanjangMenaker menegaskan penetapan upah minimum 2023 baru harus tetap berlaku mulai 1 Januari 2023.
Weiterlesen »

Kemnaker Tetapkan Upah Minimum Tahun Depan Naik 10 PersenKemnaker Tetapkan Upah Minimum Tahun Depan Naik 10 PersenKemnaker menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.
Weiterlesen »



Render Time: 2025-02-26 14:29:17