Insentif pajak yang diperpanjang pemberlakuannya hingga akhir tahun terkait PPH 22, PPH 25 dan PPH DTP.
Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang Indonesia mengapresiasi kebijakan perpanjangan pemberian insentif pembebasan PPh 22 Impor, diskon PPh 25, dan PPh final DTP jasa konstruksi yang seharusnya 30 Juni menjadi 31 Desember 2022.
“Meskipun kita masih perlu lihat nantinya seberapa jauh insentif-insentif ini bisa menggenjot pertumbuhan di kuartal III dan kuartal IV 2022, saya rasa perpanjangan insentif ini sekurang-kurangnya efektif berkontribusi mengurangi beban pelaku usaha dan pemerintah dalam meningkatkan kinerja ekonomi hingga akhir tahun,” ujar Shinta kepada Bisnis, Minggu .
Selain itu, terkait adanya evaluasi berkala atau tidak adalah hak prerogatif pemerintah. Shinta menyarankan agar ada evaluasi berkala atas pemberian insentif, bukan hanya untuk melihat seberapa jauh insentif ini dipakai, tetapi juga untuk mengukur seberapa jauh insentif ini sukses menggenjot produktifitas sektor riil.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Penanganan Covid-19, Sri Mulyani Resmi Perpanjang Insentif Pajak |Republika OnlineKemenkeu perpanjang insentif pajak bagi kesehatan dan wajib pajak terdampak pandemi
Weiterlesen »
Pemerintah Perpanjang Insentif Pajak Sektor Kesahatan hingga Desember 2022Pemerintah Perpanjang Insentif Pajak Sektor Kesahatan hingga Desember 2022 TempoBisnis
Weiterlesen »
Asyik Lur, Insentif Pajak Kesehatan Diperpanjang hingga Desember 2022Perpanjangan insentif pajak kesehatan sebagai langkah mendukung penanganan Covid-19 yang masih melanda di Indonesia
Weiterlesen »
Sri Mulyani Perpanjang Diskon Pajak Penanganan Pandemi Sampai Akhir 2022Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperpanjang pemberian sejumlah insentif pajak dalam upaya penanganan dampak pandemi COVID-19 hingga 31 Desember 2022.
Weiterlesen »
NIK Resmi Jadi NPWP, Bisa Lebih Mudah?Penggunaan Nomor Induk Kependudukan untuk pelayanan perpajakan telah direalisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
Weiterlesen »
Pengamat: Penghapusan Nomor Kendaraan Dorong Kepatuhan dan Penerimaan Pajak DaerahKebijakan penghapusan nomor registrasi kendaraan patut diuji coba guna meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Weiterlesen »