Sepuluh asosiasi pengusaha resmi meminta Mahkamah Agung membatalkan regulasi tentang upah minimum 2023 karena dinilai melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan. Ekonomi AdadiKompas
Pekerja berjalan kaki di jalur pedestrian Jalan Sudirman, Jakarta, saat jam pulang kerja, Selasa .
JAKARTA, KOMPAS — Sepuluh asosiasi pengusaha resmi mendaftarkan permohonan uji materi atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 ke Mahkamah Agung, Senin . Selain melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, regulasi itu dinilai menimbulkan ketidakpastian yang memperburuk iklim investasi.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Besok Batas Pengumuman UMP 2023, Pengusaha: Gugatan Segera Diajukan!Apindo memastikan akan segera mengajukan gugatan terhadap aturan UMP 2023 ke Mahkamah Agung.
Weiterlesen »
Agung Podomoro Optimistis Sektor Properti di Jakarta Timur Tumbuh Positif pada 2023Melalui berbagai strategi dan inisiatif baru Agung Podomoro mampu memanfaatkan situasi pandemi Covid-19 selama tiga tahun terakhir.
Weiterlesen »
Segera Diumumkan, Cek Lagi Rumus Penetapan UMP dan UMK 2023Upah minimum 2023 dihitung menggunakan formula yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. ^ Money UMK UMP
Weiterlesen »
6 Fakta Penetapan UMP 2023, Ditolak dan DigugatPenetapan batas waktu penentuan UMP 2023 oleh gubernur atau pemerintah provinsi selambatnya pada 28 November 2023.
Weiterlesen »
Survei Indikator: TNI Jadi Lembaga Paling Dipercaya Publik, Disusul Presiden dan Mahkamah AgungIndikator Politik Indonesia melakukan survei terkait tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tinggi negara. TNI menjadi lembaga yang paling dipercaya.
Weiterlesen »
KPK Umumkan Tiga Orang Tersangka Dalam Pengembangan Kasus Dugaan Suap di Mahkamah AgungKPK mengumumkan tiga orang tersangka dalam pengembangan kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung.
Weiterlesen »