Permentan Nomor 10 Tahun 2022 bukan untuk menghapus subsidi pupuk. Namun untuk mengatur tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi
JawaPos.com–Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 disebut bukan untuk menghapus subsidi pupuk. Namun untuk mengatur tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian.
Baca juga:Pemprov Jatim Sudah Terima Tuntutan Soal Upah Minimum dan Harga BBMMenurut dia, kementerian pertanian ingin mengatur ulang pola distribusi pupuk. Agar petani tak terlambat mendapatkan pupuk. Baca juga:BMKG Peringatkan Waspadai Hujan Deras di Wilayah Timur Jatim”Hal itu bisa membantu monitoring pendistribusian. Simplifikasi proses dan monitoring yang memadai dengan melibatkan teknologi informasi akan mereduksi signifikan perilaku menyimpang dari aktor terlibat karena secara digital proses terekam dengan baik sampai pada level petani,” ucap Sujarwo.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Hasil Final Japan Open 2022: Menang Dramatis, Ganda Putri Nomor 10 JuaraJeong Na-eun/Kim Hye-Jeong berhasil juara Japan Open 2022 di nomor ganda putri usai memenangi duel sesama wakil Korsel.
Weiterlesen »
Hasil US Open 2022: Nick Kyrgios Singkirkan Petenis Nomor Satu Dunia Daniil MedvedevPetenis Australia Nick Kyrgios menyingkirkan juara bertahan yang juga merupakan atlet nomor satu dunia, Daniil Medvedev, di US Open 2022.
Weiterlesen »
Jadwal Japan Open 2022: Menanti Para Juara Baru |Republika OnlineFinal nomor tunggal putra Japan Open 2022 bukan lagi Momota dan Axelsen
Weiterlesen »
Kemenkeu: Daerah Anggarkan Belanja Wajib Perlinsos untuk Oktober-Desember 2022PMK Nomor 134/2022 mengenai Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022 mengatur anggaran belanja wajib 2 persen dari Dana Transfer Umum.
Weiterlesen »
Permentan 1/2018 Dinilai Masih Relevan dan Lindungi TBS PetaniPermentan 1/2018 Dinilai Masih Relevan dan Lindungi TBS Petani: Permentan Nomor 1 Tahun 2018 sebagai dasar mekanisme penetapan harga pembelian TBS produksi pekebun masih relevan digunakan saat ini.
Weiterlesen »
Wakil Ketua Komisi V DPR : UU Nomor 2/2022 Wujudkan Akses Jalan yang Lebih Baik di DaerahPolitisi Fraksi Partai Golkar itu menyampaikan, rata-rata tingkat pemanfaatan jalan nasional di seluruh Indonesia sudah lebih dari 90 persen
Weiterlesen »