Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengungkapkan dari sisi pengupahan saat ini sudah mengikuti apa yang dimintakan oleh serikat buruh.
"Sebelumnya dimintakan ada unsur inflasi dan pertumbuhan ekonomi sekarang dua dua unsur itu dimasukan, ditambah unsur daya beli masyarakat di kabupaten masing-masing," kata Airlangga dalam konferensi pers di Istana Presiden, Jumat .Perpu Ciptaker Mendesak Diterbitkan: Investor Kini Bingung! Tidak hanya itu dalam aturan Perpu Cipta Kerja ini juga adanya penyempurnaan aturan untuk upah minimum pekerja alih daya atau outsource. Dimana nantinya sektornya akan ditentukan oleh pemerintah melalui PP.
"Ya sekarang alih daya itu sektornya ditentukan pemerintah melalui PP, jadi kalau sebelumnya dibuka keseluruhan sektor kemarin permintaan dari serikat buruh untuk dibatasi dan itu semua kita ikuti," kata Airlangga.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Tiba-tiba Terbit, Jokowi Buka Suara Soal Perpu Cipta Kerja!Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Weiterlesen »
Airlangga Klaim Perpu Cipta Kerja Turuti Permintaan Buruh soal Outsourcing dan UpahAirlangga Klaim Perpu Cipta Kerja Turuti Permintaan Buruh soal Outsourcing dan Upah TempoBisnis
Weiterlesen »
Jokowi Teken Perpu Cipta Kerja, Airlangga: Kebutuhan MendesakAirlangga menyebut Jokowi juga telah berbicara dengan Ketua DPR Puan Maharani.
Weiterlesen »
Jokowi Tiba-tiba Terbitkan Perpu Cipta Kerja, Ini Isinya!Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Weiterlesen »
Mahfud Beberkan Alasan Jokowi Terbitkan Perpu Cipta KerjaMenurut Mahfud, hal itu sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 138/PUU-VII/2009 yang dirilis saat dirinya menjabat sebagai Ketua MK.
Weiterlesen »