Merespons kegaduhan imbas pernyataan Bupati Merani Muhammad Adil, politisi Partai keadilan Sejahtera (PKS) mengusulkan ketentuan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas
Usulan itu disampaikan anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto. Sebab saat ini sedang dalam proses revisi.
Ia menilai, ketentuan DBH migas ini perlu didalami untuk masuk dalam Undang-Undang Migas. Dengan demikian, akan ebih aspirarif bagi Pemerintah Daerah terkait pendapatan dari hasil eksploitasi sumber daya alam di wilayahnya.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Bupati Meranti Meradang Soal Dana Bagi Hasil, Ini 5 Jawaban KemenkeuKemenkeu menanggapi Keluhan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil soal Dana Bagi Hasil (DBH) daerahnya sebagai penghasil migas.
Weiterlesen »
Jatah Dana Bagi Hasil Migas Kecil, Bupati Meranti Muhammad Adil Sebut Kemenkeu IblisBupati Meranti, Muhammad Adil marah-marah ke anak buah Menteri Keuangan karena...
Weiterlesen »
Bupati Meranti Vs Kemenkeu Kian Memanas, Ini 3 Fakta Menarik Soal Dana Bagi HasilBupati Meranti menilai Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima daerahnya dari Kemenkeu tak sesuai dengan produksi dan kenaikan harga minyak selama ini. Lantas, bagaimana mekanisme DBH itu sendiri? TempoBisnis
Weiterlesen »
KPPOD: Kisruh Dana Bagi Hasil Indikasi Pemda Kurang DilibatkanSebelumnya, pemerintah telah menerbitkan UU 1/2022. Namun, adanya protes dari Bupati Meranti mengindikasikan pemda kurang dilibatkan dalam penyusunan regulasi tersebut.
Weiterlesen »
Mengapa Dana Bagi Hasil Diributkan Bupati Meranti dan KemenkeuSejumlah daerah mempertanyakan porsi dana bagi hasil yang diterima lantaran minim transparansi dan sering kali jauh dari ekspektasi. Penerapan windfall tax dianggap bisa menjadi solusi. KoranTempo
Weiterlesen »