Di depan majelis hakim, JPU, penasihat hukum, dan dua terdakwa, Priyo membeberkan...
Di pasal 12 e, jelas Priyo, pemaksaan yang dilakukan tidak digambarkan melalui fisik atau psikis. Meski demikian, jika pemaksaan tidak dituruti akan berdampak pada hal yang tidak mengenakan. Misalnya, proyek tidak jadi, sertifikat tidak jadi, dan dampak lainnya.
Menanggapi pernyataan tersebut, Penasihat Hukum Triyono Kutut Purwanto, Nurbaedah ganti bertanya. “Bagaimana kalau tidak ada pemenuhan unsur pemaksa secara fisik atau psikis, menurut ahli kasus ini masuk pasal berapa?” Priyo yang mengikuti sidang dari Malang menyebut jika hal tersebut merupakan kategori suap.kasus korupsi BPNT di PN Tipikor Surabaya kemarin juga mengagendakan pemeriksaan saksi ahli.
Di depan majelis hakim, JPU, penasihat hukum, dan dua terdakwa, Priyo membeberkan masalah korupsi sesuai yang tertuang di UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana diubah dengan UU No. 21/2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Tindak pidana korupsi dibagi menjadi tiga, pertama korupsi yang banyak menyebabkan kerugian negara,” kata Priyo.
Sedangkan yang kedua, korupsi yang tidak merugikan negara. Melainkan, menyalahgunakan kewenangan sebagai pejabat negara dengan menerima suap, hadiah. Adapun yang ketiga, tindak pidana korupsi yang menghalangi penyidikan. Usai mendengar penjelasan tentang definisi korupsi, JPU Aslah menanyakan tentang korupsi yang terkait dengan pengawai negeri sipil. “Apa ada yang kusus tentang pemerasan dan pemaksaan?” tanya Aslah.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Seragam Baru PNS Kementerian ATR/BPN, DPR: Apa Filosofi Penyematan Baret-Tongkat? | merdeka.comDia menjelaskan yang diperlukan pegawai Kementerian ATR/BPN bukan baret dan tongkat komando.
Weiterlesen »
Renggut 9 Nyawa di Serang, Polri Tegaskan Odong-Odong Dilarang Melintas di Jalan UmumOdong-odong atau kereta kelinci dilarang melintas di jalan umum karena melanggar aturan dan membahayakan.
Weiterlesen »
Mensos Pastikan telah Hapus NIK ASN yang Menerima BansosMensos memastikan ASN dan PNS yang menerima dana bansos telah mengembalikan ke negara.
Weiterlesen »
Jadi Pioneer, BNI Pasang Dua SPKLU Skema PartnershipPT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI berkomitmen untuk terus menjadi agen transformasi dalam penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG.
Weiterlesen »
Simalakama PPPK: Fleksibilitas Pasar Kerja Sektor PublikKepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan dengan tegas, komposisi PNS ke depan akan semakin berkurang dan akan lebih banyak diisi oleh Pegawai Pemerintah...
Weiterlesen »