Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengakui, masalah pernyataan amplop kiai menjadi pemicu.
Liputan6.com, Jakarta - Pemberhentian Suharso Monoarfa dari jabatan ketua umum PPP merupakan kumpulan dari masalah di internal. Dari masalah elektabilitas PPP yang jeblok jelang pemilu hingga pernyataan kontroversial Suharso soal amplop kiai yang memicu kemarahan banyak pihak.
Akhirnya, PPP menggelar Mukernas untuk memberhentikan Suharso Monoarfa sebagai ketua umum. Dalam forum Mukernas, 30 DPW yang hadir menginginkan ada pemisahan fungsi dan tugas ketua umum. Ketua umum diminta fokus untuk konsolidasi dan tugas kepartaian. Tidak menjalankan fungsi di pemerintahan sebagai menteri.
Alasannya tidak jauh dari urusan Pemilu 2024. Arsul mengungkap elektabilitas PPP yang jeblok menjelang 2024. Dalam beberapa survei, elektabilitas PPP disalip oleh Perindo. Ratusan warga Banten yang tergabung dalam Forum Aliansi Santri Banten menggelar unjuk rasa di depan Kantor Dewan Pimpinan Wilayah PPP Provinsi Banten. Mereka menuntut ketum PPP Suharso Monoarfa mundur dari jabatannya sebagai menteri.
Mukernas juga memutuskan Muhammad Mardiono juga ditunjuk sebagai Plt Ketua Umum PPP. Ketua Penyelenggara Mukernas sekaligus Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyatakan forum permusyawaratan tertinggi di bawah muktamar. Arsul menyebut internal partai berlogo Kabah ini sudah lama ada diskusi dan muncul riak yang ingin agar konsolidasi partai bisa lebih dimasifkan, sehingga perlu ketua umum yang fokus tak rangkap jabatan di pemerintahan.