Ketua Komisi Fatwa MUI menegaskan, dana BPIH milik calon haji yang masuk daftar tunggu tidak boleh digunakan untuk keperluan apapun, kecuali untuk membiayai keperluan yang bersangkutan.
Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia , Asrorun Niam turut merespons polemik usulan kenaikan biaya haji 2023.
“Nilai manfaat yang digunakan itu tidak sepenuhnya punya calon jemaah yang sedang akan berangkat, tetapi itu bisa jadi dari calon jemaah yang masih antre tunggu," kata Niam secara daring dalam diskusi publik bertajuk 'BPIH Berkeadilan dan Berkelanjutan' yang digelar oleh BPKH di Gedung Serba Guna Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, seperti dikutip dari siaran pers diterima, Selasa .
Dia menegaskan, dana BPIH milik calon haji yang masuk daftar tunggu tidak boleh digunakan untuk keperluan apapun, kecuali untuk membiayai keperluan yang bersangkutan. * Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Dia mengatakan, haji adalah soal ibadah mahdhah yang kewajibannya terkait dengan syarat istitha'ah yang meliputi 3 hal, pertama kesehatan jasmani dan rohani, kedua bekal langsung seperti biaya perjalanan hingga tempat tinggal, dan ketiga bekal tidak langsung atau kebutuhan lain.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
MUI Larang Subsidi Biaya Haji Pakai Dana Jemaah yang Belum Berangkat Karena Berpotensi MalpraktikMUI menyatakan subsidi biaya haji menggunakan dana jemaah yang belum berangkat berpotensi menyebabkan malpraktik.
Weiterlesen »
Usulan Biaya Haji 2023 Naik Jadi Rp69 Juta, BPKH Siap Jalankan Keputusan Ongkos Haji - tvOnePemerintah dan DPR belum juga memutuskan biaya haji di tahun 2023 ini. Namun usulan kenaikan biaya Haji hingga Rp69 juta tidak mempengaruhi persiapan yang dilakukan BPKH. - tvOne
Weiterlesen »
Biaya Haji 2023, KPK Berpesan Penting untuk PemerintahKPK meminta pemerintah untuk berhati-hati dan tidak sembarangan dalam mengelola dana haji
Weiterlesen »
MUI: Nilai Manfaat Setoran Awal Haji Bukan Hanya untuk Jamaah Tahun IniKetua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh mengatakan, nilai manfaat dari pengelolaan dana haji merupakan hak bagi setiap calon jamaah...
Weiterlesen »
Kenaikan Biaya Haji Tak Rasional, PDIP Tegas MenolakPDIP menolak rencana kenaikan biaya haji 2023 karena tidak rasional dan memberatkan masyarakat,
Weiterlesen »