Draf RUU Sisdiknas versi Agustus 2022 disusun tanpa melalui proses yang transparan.
REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Forum komunikasi perguruan tinggi swasta DIY, Jogjaversitas, mengambil sikap tentang RUU Sisdiknas. Mereka menyadari UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional perlu disesuaikan merespons perkembangan mutakhir.
Secara prosedural, draf RUU Sisdiknas versi Agustus 2022 disusun tanpa melalui proses transparan dan tidak melibatkan publik luas. Tuntutan pelibatan publik lebih luas muncul dari beragam elemen bangsa yang peduli isu pendidikan nasional. "Belum terdapat pasal dalam RUU yang secara tegas terkait dengan isu masa depan ," kata Fathul, Jumat .
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
5 Poin Perubahan RUU Sisdiknas pada Jenjang Pendidikan Dasar dan MenengahTerdapat lima poin perubahan tentang pendidikan dasar dalam RUU Sisdiknas. Salah satunya, masyarakat bisa menyumbang ke sekolah. Apa lagi?
Weiterlesen »
Guru di Perbatasan Indonesia–Malaysia Pertanyakan Hilangnya Bahasa Inggris dalam Pasal 81 RUU SisdiknasMenurut Andi Jumiati, Bahasa Inggris harus menjadi kebiasaan, apalagi di tengah hubungan global yang makin intens.
Weiterlesen »
RI akan Punya UU Perlindungan Data Pribadi, Apa Untungnya?Rancangan Undang-undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) selangkah lagi untuk disahkan.
Weiterlesen »
Kemarin, diskusi publik RUU KUHP hingga Anies hadiri panggilan KPKRagam peristiwa hukum mewarnai pemberitaan nasional Rabu (7/9) kemarin, mulai dari diskusi publik RUU KUHP hingga Anies Baswedan hadiri panggilan ...
Weiterlesen »
Article headlineGELORA.CO -Aksi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) walk out dari sidang paripurna DPR RI dengan agenda pengambilan keputusan soal RUU...
Weiterlesen »
Tujuan Pernikahan Menurut UU No.1 Tahun 1974, Ini Penjelasannya | merdeka.comPada 1973 tanggal 22 Desember, Menteri Agama mewakili Pemerintah membawa konsep RUU Pernikahan yang di setujui DPR menjadi Undang-Undang Perkawinan. Pernikahan kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Weiterlesen »