Komisi I DPR segera memproses surat presiden soal calon panglima TNI.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR Puan Maharani telah menerima surat presiden calon panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa. Nama yang diusulkan Presiden Joko Widodo untuk mengisi posisi tersebut adalah Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono.
Baca Juga Pasal 13 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyebutkan bahwa persetujuan DPR terhadap calon panglima TNI yang diusulkan oleh Presiden disampaikan paling lambat 20 hari. Tidak termasuk masa reses dan terhitung sejak permohonan persetujuan calon panglima diterima oleh DPR. "Artinya DPR masih punya waktu cukup, sesuai mekanisme DPR untuk melaksanakan pengangkatan dan peegantian Panglima TNI sesuai undang-undng yang ada sesuai mekanisme," ujar Puan.
"Pertama tentu ada sebuah harapan seluruh fraksi, bahwa seluruh TNI berpedoman pada undang-undang, yaitu jaga netralitas. Apalagi mau hadap 2024, pilpres, pileg, pilkada," ujar anggota Komisi I TB Hasanuddin di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin .
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Soal Surpres Calon Panglima TNI, Anggota Komisi I DPR: Kita Tunggu YaAnggota Komisi Pertahanan DPR Dave Akbarshah Fikarno mengatakan belum menerima surat presiden tentang calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa. Dave mengatakan belum bisa memastikan kapan surpres itu akan diterima oleh anggota Komisi I DPR.
Weiterlesen »
Ketua DPR Puan Maharani Mengaku Belum Terima Surpres Calon Panglima TNI'Ketua DPR-nya masih di sini. Jadi belum terima,' kata Puan usai menerima Brevet Hiu Kencana dari Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono di Dermaga 100, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (28/11/2022).
Weiterlesen »
Komisi I jadwalkan uji kelayakan calon Panglima TNI Rabu (30/11)Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengatakan Komisi I DPR akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI pada Rabu ...
Weiterlesen »
Lika-liku RKUHP: 9 Pasal Akhirnya Disepakati Komisi Hukum DPR dan KemenkumhamTerbaru RKUHP, Komisi Hukum dan pemerintah membahas 23 pasal yang dirangkum dari daftar inventarisasi masalah fraksi yang diserahkan ke pemerintah.
Weiterlesen »
Komisi VI DPR Setujui Pemberian PMN Kepada PT Adhi Karya, Darmadi Durianto Bilang BeginiKomisi VI DPR RI menyetujui pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN konstruksi, yaitu PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Weiterlesen »