Ratusan driver ojek online (ojol) yang menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD DKI Jakarta untuk menolak rencana penerapan jalan berbayar di ibu kota.
JawaPos.com – Rencana penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing terus menuai pro-kontra. Sekarang giliran ratusan driver ojek online yang menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD DKI Jakarta untuk menolak rencana penerapan ERP itu.
Dalam tuntutannya, Predator meminta agar anggota DPRD DKI Jakarta membatalkan rencana penerapan ERP sebagai bentuk keberpihakan wakil rakyat terhadap konstituennya. Pantauan di lokasi, ratusan driver ojol yang tergabung dalam satu suara menolak penerapan ERP di Jakarta terus berdatangan memadati ruas jalan Kebon Sirih. Menggunakan atribut lengkap driver ojol, mereka merangsek menuju depan Gedung DPRD DKI Jakarta.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Wika Gedung Raih Proyek Gedung Kemenko Marves di IKN Rp 745 MPT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk atau Wika Gedung kembali memproleh kontrak baru di proyek IKN Nusantara Rp 750 miliar.
Weiterlesen »
Bangun Gedung Kemenkomarves di IKN, Wika Gedung Dapat Proyek Rp745 MiliarPT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (WEGE) mendapatkan proyek hingga Rp745 miliar untuk pembangunan Kawasan Gedung di Ibu Kota Nusantara.
Weiterlesen »
Sambangi Gedung Balai Kota dan DPRD Medan, Pabetor Minta Bobby Remajakan BetorKedatangan mereka ke gedung Balai Kota untuk menagih janji Wali Kota Medan, Bobby Nasution yang sempat mengatakan akan merevitalisasi becak-becak bermotor di Kota Medan. Pasalnya, betor merupakan salah satu ikon Kota Medan yang dinilai mampu meningkatkan pariwisata di Kota Medan.
Weiterlesen »
Komisi C DPRD DKI Jakarta Sebut JakPro Sudah 4 Tahun Tak Beri DividenJakPro ternyata sudah empat tahun tak memberikan keuntungan hasil kerja perusahaan atau dividen kepada pemegang saham. Salah satunya kepada Pemprov DKI Jakarta.
Weiterlesen »
Rapat Bareng DPRD DKI, Polda Metro Jaya Anggap Jalan Berbayar tetap DiperlukanPolda Metro Jaya merasa kebijakan jalan berbayar elektronik (ERP) diperlukan di Jakarta untuk memaksa orang-orang beralih ke transportasi publik
Weiterlesen »
Legislator: Wajar pengadaan pakaian dan atribut dinas Rp1,87 miliarAnggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Hasan Basri Umar menilai wajar anggaran pengadaan pakaian dan atribut dinas untuk anggota DPRD DKI Jakarta sebesar Rp1,87 ...
Weiterlesen »