Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan memberikan refleksi akhir tahun terkait pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Politisi PKB ini menyoroti masalah pangan.
Menurut Daniel, secara umum tahun 2022 anggaran pertanian menunjukkan perhatiannya agak menurun hal ini dapat dilihat anggaran pertanian hanya Rp 14 triliun, jauh lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelum-sebelumnya, di tahun 2021 saja mencapai Rp 21 triliun, 2020 sebesar Rp 15 triliun.
Daniel mengatakan penurunan itu menjadi bukti pemerintah tidak menunjukkan keseriusan bicara soal pangan karena bicara pangan tidak terlepas dari bicara soal dukungan anggaran dalam hal produksi yaitu pertanian. Daniel lantas bicara persoalan yang muncul ketika anggaran pertanian menurun, misalnya produksi pangan khususnya beras menjadi polemik di akhir tahun, data produksi dan realitas yang ada terlintas antara Kementerian pertanian dan Bulog saling lempar tanggung jawab. Hal menunjukkan ketidaksinkronan data diantara lembaga yang ada yang mengurusi soal pangan ini.
"Pembatasan jenis komoditi yang diberikan menyebabkan petani sangat keberatan sehingga petani bisa mengalami kemunduran produksi. PKB melalui komisi IV meminta agar Permentan Nomor 10 Tahun 2022 direvisi atau dicabut, karena tidak memberikan azas keadilan bagi petani," ujarnya. "Alasan pemerintah untuk melakukan tata kelola pupuk, namun demikian merugikan petani yang di luar 9 komoditi diantaranya padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu, kopi dan kakao. Di luar ini tidak mendapatkan alokasi sehingga ini akan membebani petani apalagi di tahun 2023 akan dijalankan dengan penuh.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Anggota Komisi IX DPR Sebut Kebijakan PPKM Sudah Layak DicabutKebijakan PPKM sudah layak dicabut.
Weiterlesen »
DPR Apresiasi TNI yang Tidak Akan Terlibat Politik Praktis di PemiluAnggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi mengapresiasi TNI yang akan menjaga netralitasnya pada Pemilu 2024.
Weiterlesen »
Komisi VI DPR Harap Kereta Cepat Dibangun di Seluruh IndonesiaAnggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Sondang Tampubolon mengatakan pembangunan kereta cepat memberikan efek berganda pada berbagai aspek perekono...
Weiterlesen »
Komisi III DPR Minta Aparat Bersinergi Amankan Libur NataruLibur Nataru paling rawan aksi terorisme dan radikalisme, oleh karena itu aparat wajib meningkatkan kewaspadaannya dan kuatkan sinergi
Weiterlesen »
Komisi III DPR: OTT KPK Baru Menyasar Kasus Kecil, Korupsi Besar Belum Tuntas - Pikiran-Rakyat.comAnggota Komisi III DPR RI Arsul Sani meminta publik tak salah mengartikan pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan soal OTT KPK.
Weiterlesen »
Legislator PKB Minta Polri Tingkatkan Kewaspadaan Pengamanan NataruAnggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB M Rano Alfath meminta Polri meningkatkan kewaspadaan pengamanan Hari Raya Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.
Weiterlesen »