Relaksasi Pajak di Kabupaten Bogor, Sanksi Administratif PBB Dihapus
Penghapusan sanksi administratif tersebut diberikan kepala wajib pajak yang melakukan pembayaran sampai 31 Desember 2022. Ada pula penghapusan sanksi administratif PBB-P2 untuk tahun pajak 2018-2021 bagi yang melakukan pembayaran sampai dengan 31 Agustus 2022.
"Mari manfaatkan kemudahan yang disediakan oleh Pemkab Bogor. Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memberikan relaksasi pajak melalui program pemutihan tahun 2022 dari 1 Juli hingga 31 Agustus 2022," kata Burhan, Jumat .Burhan berharap, dengan program relaksasi pajak ini dapat mengoptimalkan pendapatan pajak di Kabupaten Bogor."Semoga penerimaan pajak daerah Kabupaten Bogor dapat semakin meningkat untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat," lanjutnya.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Beijing Berusaha Cegah Ketua HAM PBB Rilis Laporan soal UyghurChina telah meminta pemimpin HAM PBB untuk tidak merilis laporan pelanggaran HAM di Xinjiang, menurut sebuah surat dari pemerintah China yang dilihat oleh kantor berita Reuters dan dikonfirmasi oleh para diplomat dari tiga negara yang menerimanya. Komisaris Tinggi PBB Michele Bachelet...
Weiterlesen »
Airlangga Usul Relaksasi Kredit UMKM Diperpanjang Hingga April 2024 | merdeka.comMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, relaksasi kredit usaha mikro, kecil, dan menengah diusulkan diperpanjang hingga April 2024 guna mempercepat pemulihan UMKM dan ekonomi nasional.
Weiterlesen »
107.342 Kendaraan di Solo Nunggak Pajak, Awas Jadi Bodong Lho!Sebanyak 107.342 kendaraan di Solo nunggak pajak dan terancam dihapus registrasi dan identifikasinya jika tunggakan mencapai sekurang-kurangnya dua tahun.
Weiterlesen »
Foto : Dua Tahun Tak Bayar Pajak, Samsat Nasional Bakal Hapus Data Kendaraan | merdeka.comDua Tahun Tak Bayar Pajak, Samsat Nasional Bakal Hapus Data Kendaraan. Tim Pembina Samsat Nasional akan menghapus data kendaraan yang tak dibayar pajaknya selama dua tahun. Aturan tentang pajak kendaraan ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.,Pajak,Pajak Kendaraan Bermotor,Wajib pajak,Viral Hari Ini,Jakarta
Weiterlesen »
Google dan Youtube Belum Daftar PSE, Ini Bentuk Sanksi dari PemerintahSanksi tidak mendaftar penyelenggaraan sistem elektronik (PSE) ada tiga tahapan yakni teguran, denda administratif, dan pemblokiran.
Weiterlesen »
Mayat Bayi Laki-laki Terbungkus Plastik Gegerkan Warga BogorMayat bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan warga terbungkus plastik dan kerudung di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Mayat bayi berjenis kelamin laki-laki...
Weiterlesen »