Usai ratifikasi UU Ekstradisi, pemerintah kini memiliki kemampuan untuk memaksa buron kasus kejahatan di Singapura pulang kampung.
Bagikan A- A+ Bisnis.com, JAKARTA -- DPR akhirnya mengesahkan ratifikasi perjanjian ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dan Singapura pada hari ini. Ratifikasi perjanjian tersebut menjadi babak baru dalam proses penegakan hukum, terutama upaya untuk memburu para buron kasus kejahatan yang selama ini hidup nyaman di Singapura.
Ekstradisi menjadi isu yang paling sensitif salam hubungan diplomatik kedua negara. Aparat penegak hukum di Indonesia kerap mengalami kendala karena setidaknya sebelum UU ini disahkan, Indonesia dan Singapura sama sekali tidak memiliki perjanjian ekstradisi. Salah satu hasil pertemuan tersebut adalah tercapainya kesepakatan bahwa Indonesia dan Singapura akan menyusun action plan/rencana aksi pembentukan Perjanjian Ekstradisi Indonesia – Singapura.
Adapun alasan kedua negara belum meratifikasi Perjanjian Ekstradisi Indonesia - Singapura tersebut adalah karena Pemerintah Indonesia dan Singapura sepakat agar pengesahan perjanjian ekstradisi dilakukan secara paralel dengan pengesahan Perjanjian Kerja Sama Keamanan Indonesia – Singapura. Untuk menindaklanjuti hasil Leaders’ Retreat 2019, Menteri Hukum dan HAM RI kemudian mengusulkan agar Perjanjian Ekstradisi yang sejak awal diparalelkan dengan Perjanjian Kerja Sama Keamanan juga dibahas kembali dalam framework for discussion.
Sementara 3 surat lainnya yakni Kaharudin Ongko, Agus Anwar dan Hendrawan Harjono dikembalikan karena orang yang dimaksud tidak berada di alamat tersebut.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Turki Berharap Lebih Banyak Ekstradisi dari SwediaSeperti dilaporkan Reuters, pada Jumat pekan lalu, Swedia mendeportasi warga negara Turki, Mahmut Tat, yang mencari suaka di Swedia pada tahun 2015. Ekstradisi...
Weiterlesen »