Bivitri Susanti mengatakan pasal 256 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) sangat mengancam demokrasi Indonesia.
Bagikan A- A+ Bisnis.com, JAKARTA – Pakar hukum Bivitri Susanti menilai Pasal 256 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana sangat mengancam demokrasi Indonesia.
Bivit mengakui dalam pasal tersebut hanya mengatur tentang pemberitahuan. Meski begitu, dalam praktiknya sering kali kepolisian meminta tanda bukti pemberitahuan itu sehingga terkesan seperti saja dengan sebuah izin. Padahal, lanjutnya, kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi. Oleh karenanya, pasal tersebut melanggar konstitusi.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Selasa Depan, RKUHP Akan Dibawa ke Rapat Paripurna DPRPengesahan RKUHP pada Selasa (6/12/2022) dianggap bertentangan dengan semangat kampanye 16 Hari Anti-Kekerasan terhadap Perempuan. RKUHP masih memuat pasal yang dinilai problematik. Polhuk AdadiKompas
Weiterlesen »
CISDI Kritik Pasal Pidana soal Alat Kontrasepsi di RKUHP: Beri Dampak BurukCISDI menyampaikan kritik atas dua pasal kesehatan di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
Weiterlesen »
Banyak Pasal Bermasalah, Puluhan Orang Tolak RKUHP di Lawang Sewu SemarangPuluhan orang menggelar aksi demonstrasi di depan Lawang Sewu, Kota Semarang, untuk menolak RKUHP.
Weiterlesen »
Ada Pasal Paham Terlarang di RKUHP, YLBHI: Sangat Karet, Bahaya Sekali!YLBHI menyoroti pasal paham terlarang di draf RUU KUHP. Menurut YLBHI, pasal itu multitafsir dan bisa digunakan untuk membungkam suara kritis bak era Orde Baru.
Weiterlesen »
CISDI minta pemerintah bahas kembali RKUHPCenter for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) meminta DPR RI untuk membahas kembali Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ...
Weiterlesen »