Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin memastikan RUU ini memberikan keberpihakan terhadap akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.
KOMISI XI DPR RI bersama pemerintah telah merampung pembahasan Rancangan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan untuk selanjutnya dibawa ke pengambilan keputusan pada Sidang Paripurna DPR RI.“Selama ini masih banyak pelaku UMKM yang kesulitan memperoleh akses keuangan legal. Karena masih banyak yang informal dan tidak punya legalitas. Akibatnya, mereka terpaksa harus terjebak dalam skema pembiayaan ilegal, seperti rentenir," jelasnya.
Selain itu, Puteri juga mengungkapkan bahwa RUU ini memberikan mandat yang mewajibkan bank umum untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan bagi pelaku UMKM. Bank umum ini juga bisa bekerja sama dengan BPR dalam penyaluran kredit atau pembiayaan bagi pelaku UMKM.“Porsi kredit UMKM kita masih sekitar 20 persen saja, atau lebih rendah dibanding negara lain. Padahal, kita punya target untuk mencapai lebih dari 30 persen. Karenanya, perlu didorong melalui RUU ini.
Penanganan piutang macet ini dapat dilakukan melalui penghapusbukuan dan penghapustagihan untuk mendukung kelancaran akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. "Selain itu, kebijakan ini juga bermanfaat bagi perbankan untuk memperbaiki kualitas neraca perkreditannya dan kesehatan bank,” tutur Puteri.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Video: Risiko BI Saat Burden Sharing Diperluas Lewat RUU PPSKRisiko BI Saat Burden Sharing Diperluas Lewat RUU PPSK
Weiterlesen »
Benarkah Tarik Devisa Hasil Ekspor Lebih Mudah Lewat RUU PPSKBenarkah Tarik Devisa Hasil Ekspor Lebih Mudah Lewat RUU PPSK?
Weiterlesen »
Mantan Bos Bursa Tito Sulistio Kritik RUU PPSKMantan Bos Bursa Tito Sulistio berpendapat RUU PPSK memberi suatu lembaga atau bahkan pejabat kekuasaan yang absolut.
Weiterlesen »
Tok! Menkeu Sri Mulyani dan Komisi XI DPR Setuju OJK Perlu DiawasiRancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) yang segera disahkan mengamanatkan pembentukan Badan Supervisi yang bertugas mengawasi kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Weiterlesen »
Punya Modal Inti Minimum Rp6 Miliar, BPR Bisa Melantai di Bursa EfekRUU PPSK yang segera disahkan membawa angin segar bagi Badan Perkreditan Rakyat (BPR) yang akan berganti nama menjadi Badan Perekonomian Rakyat (BPR).
Weiterlesen »
Menteri Bahlil Ajak Masyarakat Dukung Ekonomi Biru |Republika OnlineMenteri Bahlil akui sedang susun roadmap hilirisasi untuk dukung ekonomi biru
Weiterlesen »