RUU TPKS kini menambah muatan yang mengatur soal Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE). KSBE menjadi salah satu dari 9 jenis kekerasan seksual.
) kini menambah muatan yang mengatur soal Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik . KSBE menjadi salah satu dari 9 jenis kekerasan seksual.
"Substansinya yang sudah kita bahas terkait dengan usulan baru dari pemerintah yaitu Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik itu ada banyak pasal," kata Willy kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu .Wakil Ketua Baleg DPR itu menyebut pengaturan soal hukuman pidana KBSE terdapat dalam Pasal 14. Menurutnya, pengaturan itu menjadi terobosan baru di RUU TPKS.
b. mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 .
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
RUU TPKS Atur Penghapusan Konten Seksual Korban Kekerasan Seksual |Republika OnlineAturan itu masih belum disepakati masuk dalam pasal berapa.
Weiterlesen »
RUU TPKS Atur Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dan Eksploitasi Seksual'Prosesnya itu sangat serius, memasukkan tambahan dua jenis kekerasan seksual, yang pertama KSBE, yang kedua eksploitasi seksual,'
Weiterlesen »
Simak 8 Jenis Kekerasan Seksual yang Masuk RUU TPKSJakarta - Pelecehan seksual berbasis elektronik masuk sebagai salah satu jenis kekerasan seksual yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Dengan demikian, panitia kerja RUU TPKS menyepakati delapan jenis kekerasan seksual. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 4 Ayat 1 RUU TPKS.
Weiterlesen »
Sepekan untuk RUU TPKSPembahasan RUU TPKS berjalan cepat. Awal pekan ini pembahasan oleh DPR dan pemerintah diperkirakan rampung, sehingga pengesahannya menjadi UU semakin cepat. Dikbud AdadiKompas
Weiterlesen »
RUU TPKS Disahkan Sebelum 14 AprilRUU TPKS Disahkan paling lambat sebelum 14 April 2022
Weiterlesen »
DPR-Pemerintah Sepakat Pemerkosaan dan Aborsi Tak Masuk RUU TPKSBadan Legislasi (Baleg) DPR menjawab perihal isu yang berkembang di masyarakat mengenai tidak adanya ketentuan pemerkosaan dan aborsi dalam pembahasan UU TPKS....
Weiterlesen »